Serang, (variabanten.com)-Sirekap, sistem aplikasi rekapitulasi elektronik milik KPU mengundang sorotan. Pasca pemungutan suara 14 Februari 2024, Sirekap hendaknya menjadi pintu masuk masyarakat mengetahui perkembangan perhitungan suara.
“Sirekap bagus tujuannya, bentuk akuntabilitas KPU mengajak masyarakat melihat hasil pemilu dalam fakta. Dengan Sirekap, masyarakat mendapat informasi,” jelas Sekretaris Jenderal DPP PERADIN.
Advokat Basuki tak ragu menyebut Sirekap sangat ditunggu masyarakat. Sebab, dengan banyaknya lembaga survey, Sirekap hadir sebagai sumber terpercaya langsung dari KPU RI.
Namun apalah daya, Advokat Basuki melihat niat baik Sirekap tidak didukung dengan persiapan matang. Belum lagi soal regulasi yang tak jelas dan mengikat. Alhasil, Sirekap mengundang kegaduhan di masyarakat.
“Sirekap itu mau memotret hasil pemilu apa adanya, Sayangnya regulasi yang backup, atau kesiapan KPU agak bersoal. Sirekap yang memicu kegaduhan,” lanjutnya.
Lebih jauh, Sirekap menghadirkan rasa tidak percaya oleh sekolompok masyarakat. Bahkan sejumlah partai politik disebutnya juga sudah tidak percaya lagi dengan Sirekap. Kondisi ini menurut Advokat Basuki sangat berbahaya.
Ketika presiden terpilih, ketidakpercayaan dinilai akan terus muncul. Hal ini menurutnya bisa mengganggu dalam proses presiden menjabat selama 5 tahun kedepan.
Bukti tidak percayanya masyarakat kian kuat dengan mengungkit masa lalu. Mulai dari proses pendaftaran, cara berkampanye sampai salin serang dengan membuka buku lama. Ketidakpercayaan pada KPU RI ini sampai pada tahap verifikasi partai politik. Sorotan tajam diarahkan ke indikasi adanya proses verifikasi partai yang disuntik ‘oknum’.
Advokat Basuki menilai KPU tidak mampu mengobati luka masyarakat terhadap demokrasi hingga 14 Februari 2024.Ditambah carut marut tata kelola Sirekap memperdalam luka demokrasi. Rasa tidak percaya semakin jauh melahirkan tudingan dan dugaan. Rasa tidak percaya pada pemimpin bisa membayangi kinerja pemerintahan. FB-Fais.
