Wacana Penundaan Pemilu 2024 Menimbulkan Reaksi Serentak Dari Mahasiswa.

Tangerang Selatan (Varia Banten) – Akibat Wacana Pemilihan Umum 2024. Oleh Samsaina Purnama, SH. (Advokat, mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten).

Pemilihan umum merupakan sarana untuk masyarakat menentukan pemimpin Negara maupun daerah dalam periode yang telah ditentukan.

Dengan adanya pandemi Covid-19 membuat banyak tugas-tugas dan pekerjaan elite politik yang tertunda dan belum selesai, sehingga mereka mewacanakan penundaan Pemilihan Umum untuk dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaannya.

Dibalik gagasan penundaan pemilu 2024 banyak menuaikan pro dan kontra dari segala kalangan masyarakat. Pemilihan umum yang demokratis adalah keinginan setiap masyarakat dalam menentukan pemimpin untuk periode yang akan datang.

Pro dan kontra dengan adanya wacana penundaan pemilihan umum 2024 membuat beberapa kelompok masyarakat bertindak. seperti kelompok mahasiswa yang turun kejalan untuk mengutarakan tuntutannya.
“Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.
Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 maret 2022 sampai 11 april 2022.
Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi Negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilihan umum 2024 atau masa jabatan 3 periode.
Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.”

Akibat dengan adanya masyarakat turun kejalan berunjukrasa menyuarakan aspirasi dan tuntutan akan dapat mengakibatkan berkurangnya investor luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia dikarenakan kurangnya kepercayaan investor akan kepemimpinan pemimpin yang sedang menjabat. Dengan demikian berkurang pula pendapatan Negara.

Wacana penundaan pemilihan umum 2024 harus dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat bukan hanya dari segelintir kelompok partai politik. Sangat terang diatur dalam pasal 7 dan pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah tegas membatasi kekuasaan eksekutif dan legislatif selama 2 periode dan mengamanatkan bahwa pemilu diselenggarakan dalam waktu 5 (lima) tahun sekali, telah di perkuat juga melalui pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Agar tidak terjadi penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode, maka;
1. Harus adanya penegasan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo dalam hal penolakan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode.
2. Harus lebih berhati-hati dan perbanyak sosialisasi untuk pihak eksekutif dalam rencana mengamandemen Undang-Undang agar tidak menimbulkan keributan dan kegelisahan di masyarakat.
3. Mendesak para elite politik dan partai politik menghentikan mewacanakan penundaan pemilu 2024 tersebut agar tidak ada perpecahan di masyarakat.
4. Menegaskan seluruh komponen masyarakat untuk melek politik dan mengawal pelaksanaan pemilu 2024 agar terlaksana dan berjalan sesuai dengan waktu yang sudah diagendakan. (VB-BS).

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *