Apa Itu Putusan Verstek, Mengapa Harus Diputus Verstek?

Tangerang Selatan (Varia Banten)- Putusan Verstek?
Terima Surat Panggilan Pengadilan Jangan Abaikan. Oleh Teddy Ekayadi Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang-Banten.

Perlu diketahui bahwa kehadiran para pihak dalam persidangan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tentunya akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada agenda persidangan selanjutnya. Apabila para pihak yang berperkara tidak hadir untuk memenuhi sebuah agenda persidangan, meskipun Pengadilan telah melakukan pemanggilan secara resmi dan patut, maka dengan demikian dapat dianggap sebagai ketidakseriusan pihak tersebut untuk mempertahankan haknya. Dengan demikian berkenaan dengan hal ini, baik pihak Tergugat maupun pihak Penggugat yang tidak memberikan kehadirannya di muka persidangan dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap jalannya persidangan selanjutnya.

Berdasarkan hukum acara perdata maka ada dikenal istilah pemanggilan para pihak secara resmi dan patut:
1. Dalam arti yang sempit dapat diartikan bahwa pemanggilan artinya adalah sebuah perintah menghadiri sidang pada hari yang telah ditentukan.
2. Sedangkan dalam arti yang luas, maka pemanggilan menurut hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, untuk dapat memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.
Saat terdapat gugatan baru, maka ada yang namanya Jurusita Pengadilan yang akan memanggil para pihak agar datang menghadap ke Pengadilan. Kemudian setelah para pihak baik Penggugat dan Tergugat menerima relaas panggilan sidang tersebut, mereka diwajibkan untuk datang menghadiri persidangan.
Lalu pertanyaanya apakah yang akan terjadi apabila ada salah satu pihak tidak melakukan kewajiban tersebut?

Apabila Penggugat tidak menghadiri persidangan, terutama di sidang pertama, maka Hakim dapat memutuskan Gugatan gugur karena Penggugat dinilai tidak serius, tidak menunjukan keseriusannya terhadap gugatan yang telah diajukan oleh dirinya. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 124 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang berbunyi:
“Jika Penggugat tidak datang menghadap Pengadilan pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan Penggugat dihukum biaya perkara, akan tetapi Penggugat berhak memasukan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi”. Akan tetapi, kewenangan pengguguran gugatan oleh Majelis Hakim tidak bersifat imperative, karena berdasarkan Pasal 126 HIR menegaskan bahwa sebelum menjatuhkan putusan pengguguran gugatan, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil untuk kedua kalinya supaya datang menghadap pada hari sidang yang lain.

Apabila pihak Tergugat ataupun kuasanya yang tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim jika perlu dapat menunda dulu sidangnya dengan memerintahkan memanggil kembali kepada pihak yang tidak hadir. Seperti yang telah diatur dalam pasal 126 HIR, hal ini bertujuan unntuk dapat memberikan kelonggaran bagi para pihak dan supaya Hakim juga tidak tergesa-gesa dalam memberikan putusan dikarenakan adanya kemungkinan para pihak tidak datang karena alasan-alasan tertentu yang sah. Namun apabila Tergugat dicurigai secara sengaja tidak hadir dalam sidang pertama, padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut, oleh Hakim dapat menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Verstek atau Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya Tergugat dan tanpa adanya alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Putusan Verstek ini merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa sebagai akibat ketidakhadiran Tergugat atas alasan yang tidak sah sehingga dianggap Tergugat mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penggugat.
Apabila Tergugat merasa keberatan dengan Putusan Verstek yang telah dijatuhkan, maka Tergugat memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum bernama Verzet. Verzet bertujuan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membela kepentingannya atas kelalaian menghadiri persidangan di waktu yang lalu. Perlawanan terhadap Putusan Verstek yang berupa Verzet, diajukan dan diperiksa sama halnya dengan pemeriksaan gugatan perdata.
Penerapan Putusan Verstek apabila Tergugat lebih dari satu telah diatur dalam Pasal 127 HIR yang menyatakan,
“Jika seseorang atau lebih dari Tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka pemeriksaan perkara itu diundurkan sampai pada hari persidangan lain, yang paling dekat. Hal mengundurkan itu diberitahukan pada waktu persidangan kepada pihak yang hadir, bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan, sedang Tergugat yang tidak datang, disuruh panggil oleh Ketua sekali lagi menghadap hari persidangan yang lain. Ketika itu perkara diperiksa, dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dalam suatu keputusan, atas mana tidak diperkenankan perlawanan (Verzet)”
Dapat ditarik kesimpulan apabila Tergugat lebih dari satu orang, dan salah satu Tergugat tidak hadir, maka Hakim wajib mengundur sidang dan memerintahkan sekali lagi untuk memanggil Tergugat yang bersangkutan. Sehingga Hakim dilarang memeriksa para Tergugat lain yang hadir serta tidak diperkenankan menjatuhkan Putusan Verstek kepada Tergugat yang tidak hadir. Jika ternyata pada sidang berikutnya Tergugat masih tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka hakim dapat melangsungkan pemeriksaan secara kontradiktor yaitu melangsungkan proses pemeriksaan terhadap para Tergugat yang hadir dengan Penggugat. Bagi tergugat yang tidak hadir tersebut, maka pemeriksaan terhadapnya tetap berlaku dengan tanpa memberikan hak baginya untuk membantah dalil Penggugat, dengan kata lain Tergugat tersebut dianggap mengakui semua dalil Penggugat.

Pada asasnya perlawanan (verzet) ini disediakan bagi pihak tergugat yang (pada umumnya) dikalahkan. Bagi penggugat yang dikalahkan dengan putusan verstek tersedia upaya hukum banding. Jadi apabila terhadap tergugat dijatuhkan putusan verstek, dan dia keberatan atasnya, tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet), bukan upaya banding. Terhadap putusan verstek, tertutup upaya banding, oleh karena itu permohonan banding terhadapnya cacat formil, dengan demikian tidak dapat diterima. Dalam Putusan MA ditegaskan bahwa permohonan banding yang diajukan terhadap putusan verstek tidak dapat diterima, karena upaya hukum terhadap verstek adalah verzet.
Perlawanan(verzet) dihubungkan dengan putusan verstek mengandung arti bahwa tergugat berupaya melawan putusan verstek atau tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dengan tujuan agar putusan itu dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktor dengan permintaan agar putusan verstek dibatalkan serta sekaligus meminta agar gugatan penggugat ditolak.
Dengan demikian, tujuan verzet memberi kesempatan kepada tergugat untuk membela kepentingannya atas kelalaian menghadiri persidangan di waktu yang lalu. Perlawanan (verzet) terhadap verstek diajukan dan diperiksa dengan Acara biasa sama halnya dengan gugatan perdata. Ketika perlawanan telah diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri, maka tertundalah pekerjaan menjalankan putusan verstek, kecuali apabila telah diputuskan dapat dijalankan walawpun ada perlawanan (uitvoerbaar bij vooraad). Jika telah dijatuhkan putusan verstek untuk kedua kalinya, maka perlawanan selanjutnya yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat diterima (pasal 129 (3) s.d. (5) HIR)/ Pasal 153 (3) s.d. (5) RBG).
Jadi dalam melakukan perlawanan (verzet), kita beracara seperti biasa sebagaimana layaknya kita membuat gugatan dengan mengajukan bukti-bukti yang cukup agar majelis hakim melakukan pemerikksaan secara menyeluruh dan membuat putusan yang seadil-adilnya.

Dalam perkara perceraian, pemeriksaan perkara perceraian seharusnya menghadirkan suami dan istri di persidangan untuk dapat didengar keterangannya dan diupayakan perdamaian. Namun, realitas empirik penyelesaian perkara perceraian oleh hakim di Pengadilan Agama (PA) umumnya diputuskan secara verstek dan bahkan telah mendominasi jumlah putusan perceraian pada beberapa wilayah di Indonesia. Persoalan putusan verstek pada perkara perceraian (cerai gugat) akhirnya akan berakibat pada hilangnya hak-hak istri karena suami tidak pernah hadir di persidangan. Lebih lanjut, istri akan kesulitan dalam menggugat nafkah untuk dirinya maupun nafkah anaknya.
Perlindungan hukum dan keadilan merupakan kewenangan ex officio hakim karena jabatannya untuk membantu pencari keadilan guna mendapatkan keadilan secara efektif dan efisien melalui proses peradilan & penerapan ex officio hakim sebagai wujud perlindungan hukum dan keadilan dalam putusan verstek perkara perceraian adalah dengan mengadili di luar petitum (ultra petita) berupa menambah amar yang tidak diminta dalam petitum sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c UUP No. 1 Tahun 1974 jo UU No.16 Tahun 2019. (VB-BS).

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *