Apa Urgensi Pemberian Sangsi Bagi Warga DKI Jakarta Yang Tidak Memakai Masker?

Kota Tangerang Selatan (Varia Banten) Sanksi Sosial Terhadap Pelanggaran Tidak Menggunakan Masker Di Provinsi DKI Jakarta (Oleh Indra Wesley Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten).

Dalam suatu peraturan perundang- undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno “tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut” (Moeljatno, 2008: 59). Jika mengacu kepada asas legalitas dalam hukum pidana, dan dapat dijumpai pula dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 memuat beberapa ketentuan sanksi, diantaranya tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a “Setiap Orang yang tidak menggunakan Masker sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi berupa:
a. kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum; atau
b. denda administratif paling banyak sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Dilanjutkan dengan Pasal 9 ayat (5) PERDA tersebut berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi dan upaya paksa diatur dalam Peraturan Gubernur”. Pada Tahun 2021 Gubernur DKI Jakarta mengesahkan ”Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. PERGUB DKI Jakarta No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 memuat beberapa ketentuan sanksi, diantaranya tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi:
“Setiap Orang yang tidak menggunakan Masker sesuai dengan standar kesehatan yang menutupi hidung, mulut, dan dagu, ketika berada di luar rumah, saat berkendara, tempat kerja dan/atau tempat aktivitas lainnya dikenakan sanksi berupa:
a. kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum; atau
denda administratif paling banyak sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Sistem Peradilan Pidana (SPP) harus memiliki dasar (Ground Norm ataupun Ground Program), tujuan utamanya untuk menciptakan tatanan sistem yang kondusif berjalan sesuai rel yang tetap sesuai dengan yang diinginkan. Asas Legalitas merupakan salah satu asas yang dijadikan sebagai dasar dalam mekanisme kerja oleh sistem peradilan pidana. Asas Legalitas (legality Principle) merupakan asas yang berlandas kepada kepentingan segenap masyarakat yang dapat dimaknai sebagai ungkapan pentingnya tata tertib hukum. Berlmuarakan pada asas ini sistem peradilan pidana hanya menindak ataupun memroses suatu peristiwa pidana/perkara atas sebuah pelanggaran terhadap setiap peraturan-peraturan (hukum) yang telah berlaku (Rusli Muhammad, 2011: 11-12). Asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, diterjemahkan dari bahasa asing yakni, “Nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali” (Yesmil, Anwar, 2009: 74).

Jika mengacu kepada asas legalitas maka setiap orang yang beraktifitas di Provinsi DKI Jakarta tidak menggunakan masker dapat dijatuhi sanksi sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 6 ayat (1) PERGUB DKI Jakarta No. 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PERDA No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease salah satunya adalah sanksi kerja sosial dengan membersihkan faislitas umum. Berdasarkan berita media online yang dilansir dari https://utara.jakarta.go.id/tidak-menggunakan-masker-sebanyak-23-warga-pademangan-barat-dikenakan-rompi-orange-dan-diberikan-sanksi-sosial ditemukan penindakan sebagai berikut:
“tidak Menggunakan Masker, Sebanyak 23 Warga Pademangan Barat Dikenakan Rompi Orange Dan Diberikan Sanksi Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kelurahan Pademangan Barat melaksanakan Operasi Tertib Masker (TibMask) di Jalan Waspada, Jumat (18/6). Sebanyak 23 orang yang melanggar protokol kesehatan diberi hukuman mengenakan rompi orange dan membersihkan fasilitas Umum. Kepala Satpol PP Kelurahan Pademangan Barat Sukimin mengatakan Operasi TibMask ini dilakukan oleh petugas Satpol PP Gabungan. Dilakukan di Jalan Waspada, tepatnya di wilayah RW 10 Kelurahan Pademangan Barat. Anggota Satpol PP Kelurahan Pademangan Barat bekerjasama dengan Satpol PP Kecamatan Pademangan, Satpol PP Kelurahan Pademangan Timur, Satpol PP Kelurahan Ancol, dibantu petugas TNI dan Polri,”. Sukimin menerangkan dalam kegiatan ini didapatkan sebanyak 23 orang warga yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. “Sebagai hukuman dan memberikan efek jera, setelah proses pendataan mereka kami kenakan rompi orange dan diberikan sanksi sosial membersihkan lingkungan Pasar Pademangan Barat.

Berita diatas merupakan bentuk penindakan dari PERGUB DKI No. 3 Tahun 2021 sekaligus merealisasikan asas legalitas. Akan tetapi dalam hukum pidana dikenal pula suatu asas yakni, asas praduga tak bersalah yang tertuang dalam penjelasan umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) butir 3 yang berbunyi, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap” dan pada Pasal 8 ayat 1 undang-undang (selanjutnya disebut UU) No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Penindakan yang dilakukan oleh aparatur PEMDA DKI akan dinyatakan benar dan selaras dengan kedua asas diatas jika, setiap orang yang diduga melanggar Pasal 6 ayat (1) PERGUB DKI No. 3 Tahun 2021 dengan tidak menggunakan masker telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.(VB-BS)

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *