Ada Apa Dengan Wacana Presiden 3 (tiga) Preode.

Kota Tangerang Selatan (Varia Banten) – Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Selama 3 (tiga) Priode (oleh Fajrin Saefudin Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Belakangan ini bergulir wacana penundaan pemilu yang disampaikan oleh beberapa ketua umum partai politik diantaranya adalah ketum PKB Gus Muhaimin, Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan yg terbaru PSI juga memberikan sikap yang agak aneh, mereka menolak penundaan pemilu namun menghendaki jabatan 3 periode Jokowi. Sungguh logika yang aneh untuk sekelas partai anak muda seperti PSI. Dalam menyikapi Hal tersebut saya beropini bahwa setidaknya beberapa fenomena hukum yang bisa kita analisa.

Pertama: jika akhirnya rencana penundaan pemilu terjadi maka presiden, DPR, DPD, dan semua jabatan yang habis di 2024 statusnya menjadi ilegal dan tidak sah. Kenapa demikian? Karena bertentangan dengan UUD 45. Pertama, Pemilu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat 2). Pemilu dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Pemilu itu untuk memilih anggota DPR dan DPD untuk membentuk MPR (Pasal 2 ayat 1). Secara spesifik Pasal 22E UUD 45 secara imperatif menyatakan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Jika masa jabatanya habis dalam 5 tahun maka status pejabat negara menjadi ilegal dan inkonstitusional, konsekuensinya adalah mereka tidak layak mendapatkan fasilitas dari negara seperti gaji/tunjangan atau bahkan hak imunitas bagi anggota DPR, belum lagi dari sisi rakyat juga tidak wajib mematuhi aturan yang dibuat oleh mereka karena status pejabat negara tersebut ilegal dan Inkonstitusional. Maka bisa di bayangkan betapa kacaunya negara jika penundaan pemilu ini tetap dipaksakan.

Lalu pertanyaannya siapa yang akan memgang roda pemerintahan yang sah secara hukum? Jawabannya adalah TNI dan POLRI karena kedua institusi ini
tidak dipilih oleh rakyat secara langsung dan tidak melalui mekanisme pemilihan umum, artinya kita akan kembali ke ERA ORDE BARU, dimana semua jabatan penting negara dikuasia oleh petinggi militer (dwifungsi abri).

Dalam pandangan saya setidaknnya penundaan pemilu ini hanya bisa dilakukan dengan satu cara, yaitu presiden mengeluarkan PERPPU pengganti undang-undang yang mengatur penundaan pemilu dengan alasan tertentu, misalnya karena kondisi pandemi yang masih berlangsung, atau karena rakyat masih menghendaki kepemimpinan jokowi selama tiga periode.

Saya beropini bahwa pembuatan perppu ini adalah satu-satunya cara yang bisa ditempuh oleh lingkaran kekuasaan jika memaksakan penundaan pemilihan umum. Namun perppu adalah langkah yang sangat revolusioner dan beresiko tinggi untuk ditentang oleh masyarakat, belum lagi perppu harus melalui mekanisme pengesahan dari DPR. Jika dirasa perppu ini sarat akan kepentingan politik kekuasaan maka masyarakat juga bisa mengajukan Judisial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Pada akhirnya saya beropini bahwa presiden tidak akan menempuh jalan perppu ini karena resiko dan madharat nya terlalu besar, tentu diakhir masa jabatan. jokowi tidak ingin dicap sebagai presiden yang otoriter dan haus kekuasaan. Karena sudah pasti masyarakat yang tidak puas dengan penundaan pemilu ini akan turun kejalan melakukan demonstrasi dan pada akhirnya akan menimbulkan kekacauan dimana-mana.

Terakhir saya berharap semoga pemerintah saat ini terbuka mata dan hatinya untuk lebih fokus mengurus masalah ekonomi, membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, menjamin kesejahteraan rakyat, membangun fasilitas publik yang layak daripada fokus terhadap ambisi dan ego pribadi. Salam demokrasi!!!! (VB-BS).

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *