Apa Hubungan Pemilihan Umum 2024, Covid-19, Dan Masalah Ekonomi Indonesia

Kota Tangerang Selatan (Varia Banten)-Standar Ganda Polemik Penundaan PEMILU 2024 (oleh Mifta Maulani Susanto
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang, Banten)

Wacana mengenai penundaan Pemilu Serentak 2024 menjadi pembahasan hangat, pasalnya tiga partai besar politik nasional mengemukakan dukungannya.
Partai Golkar, PKB dan PAN melalui ketua umumnya sudah menentukan sikap dukungan mengenai hal tersebut. Jika penundaan Pemilu Serentak 2024 benar dilaksanakan tentunya hal ini bisa dikatakan tidak sesuai koridor konstitusi, pasalnya dibalik wacana tersebut berkaitan erat dengan klaim dukungan publik dan alasan ekonomi. Sedangkan jika hanya dengan klaim tersebut bukanlah alasan konstitusional.
Beberapa Elit Partai Politik Nasional mengklaim bahwa alasan penundaan Pemilu berkaitan dengan pemulihan kondisi ekonomi karena pandemi Covid-19. Sikap tersebut sebenarnya berseberangan dengan klaim pemerintah pada Pilkada 2020 lalu. Mengingat saat itu pemerintah tetap melaksanakan Pilkada 2020, padahal kasus penyebaran Virus Covid-19 masih masif-masifnya. Seperti yang dikutip dari https://www.republika.co.id/berita/qg33th409/wiku-beberkan-klaim-keberhasilan-pemerintah-tangani-covid19.

Pemerintah beranggapan bahwa terselanggaranya Pilkada 2020 dapat meningkatkan roda perekonomian. Bahkan pemerintah juga mengklaim Pilkada 2020 sukses dan tidak terjadi kluster baru penularan Virus Covid-19. Sebenarnya wacana tersebut belum mempunyai alasan kuat untuk mengubah Pemilu lima tahunan, mengingat cara-cara yang dilakukan tetap harus sesuai dengan jalan konstitusional untuk mengamandemen UUD 1945. Bukan hanya itu, harus ada pula kondisi konstitusional untuk menghendaki perubahan tersebut.

Banyak pihak mengatakan wacana penundaan pemilu 2024 terkesan memaksakan, tak lebih dari proses agenda elit partai politik semata, memang proses agenda politik tidak bisa dinaifkan dalam bernegara namun demikian bukanlah jalan satu-satunya sebagai sandaran. Perlu pula melihat dari sisi agenda konstitusional, konsep negara, etika konstitusi dan etika dalam bernegara.

Dalam Pasal 7 UUD 1945 juga sudah menyatakan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Pada Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang. Menelisik kembali, wacana yang mendasari penundaan Pemilu 2024 adalah dukungan publik dan kondisi ekonomi rasanya jauh dari kesan cukup. Wacana tersebut tentunya kontrak produktif dengan iklim demokrasi negeri ini, yang jauh lebih ditakutkan adalah bagaimana usulan penundaan pemilu 2024 bisa menjadikan gerbang awal dalam penyelewengan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang.

Apalagi hal yang mendasarinya mengenai situasi pemulihan ekonomi atau tidak adanya anggaran karena masih adanya pandemi covid-19 di dalam negeri, tentunya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda pesta demokrasi lima tahunan tersebut dan sudah seharusnya pula negara menyiapkan anggaran dalam rangka mendukung pemilihan umum 2024. Disisi lain pemerintah sedang getol-getolnya membahas proyek strategis nasional kedepan, soal pemindahan ibu kota negara (IKN) menjadikan pemerintah terkesan mempunyai standar ganda dalam melihat persoalan ini. Bagaimana tidak, berbicara proyek pemindahan ibu kota negara seakan kondisi perekonomian negeri ini sedang baik-baik saja, namun berbeda ketika membahas persoalan pemilu 2024. Kengototan pemerintah ini menjadi tanda tanya besar, apakah ada kaitannya penundaan pemilu 2024 dengan proyek pemindahan ibukota negara?(VB-BS)

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *