Mengapa Pencairan Dana Jaminan Hari Tua Yang Dikelola Oleh BPJS Harus Di Usia 56 Tahun

Kota Tangerang Selatan ( Varia Banten) – Pro Kontra Soal Pencairan Dana Jaminan Hari Tua Di Usia 56 Tahun, oleh Dena Anggika Prayogo (Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang-Banten)

Jaminan hari tua merupakan program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional oleh pemerintah dengan mendasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib dengan tujuan untuk menjamin peserta Jaminan hari tua menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Tentu saja jika membahas tentang jaminan hari tua yang bertolak ukur dengan Uang merupakan hal yang sangat sensitif karena berbenturan dengan kebutuhan pokok setiap orang yang berbeda-beda kondisinya.

Indonesia yang merupakan negara dengan demokrasi yang tinggi selalu menjunjung tinggi kesejahterahan rakyatnya dengan menerapkan hak bagi setiap warga negaranya memperoleh Jaminan Sosial yang mana bisa membuat mereka mengembangkan dirinya sebagai manusia yang bermartabat dan dijamin oleh Undang-Undang 1945 sesuai Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 Ayat(2) dalam rangka memenuhi hak warga negara akan jaminan sosial inilah pemerintah mengembangkan berbagai bentuk jaminan sosial yang menjamin kesejahteraan sosialnya.

Secara garis besar penduduk suatu negara terbagi menjadi 2 yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Adapun berbedaan dari 2 jenis tersebut bertolak ukur pada Usia saja sehingga yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang ataupun jasa yang telah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang memiliki tujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Untuk mengkoordiir Jaminan sosial ini pemerintah pada tahun 2004 menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mana dalam pasal 37 UU SJSN menyebutkan :
1. Manfaat jaminan hari tua Berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
2. Besarnya manfaat jaminan hari tua ditentukan berdasarkan keseluruhan akumulasi iuran para peserta yang telah disetorkan ditambah dengan hasil pengembangannya
3. Pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diartikan setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun.
4. Apabila peserta dinyatakan meninggal dunia, maka ahli warisnya yang sah berhak memenerima manfaat jaminan hari tua tersebut.

Dalam mengkoordinir UU tersebut peraturan di atur lebih lanjut dengan PP yang mana JHT sendiri diselenggarakan Oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan Filosofi JHT dalam perkembanganya, telah mengalami pergeseran akibat berubahnya PP No. 46 Tahun 2015 menjadi PP No. 60 Tahun 2015 melalui Permenaker No. 19 Tahun 2015.

Salah satu penjelasan Pasal 26 ayat (1) PP JHT No. 60 Tahun 2015 menjelaskan yang dimaksud dengan mencapai usia pensiun adalah peserta yang berhenti bekerja. Sehingga dalam PP JHT ini lebih memberi spesifik ketentuan mengenai persyaratan untuk peserta dapat mengambil dana JHT dan sekaligus jumlah prosentase yang dapat dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta untuk minimal kepesertaan 10 (sepuluh) tahun.

Akibat Perubahan regulasi tersebut memicu bertambahnya jumlah permintaan klaim JHT dihampir seluruh kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.Dimana pasca perubahan regulasi tersebut pembayaran dana JHT semakin naik diajukan oleh pekerja dikarenakan maraknya pemutusan hubungan kerja yang tinggi.

Namun pada tahun ini, ramai diperbincangkan tentang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua yang mana dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa Pasal 1 berbunyi :
1. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
2. Peserta JHT yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
4. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah identitas sebagai bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan.
Pasal 2 Berbunyi :
Manfaat JHT dibayarkan kepada Peserta jika:
A. Mencapai usia pensiun;
B. Mengalami cacat total tetap; atau
C. Meninggal dunia.
Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 yang berbunyi :
Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Peserta pada saat mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.

Pada Pasal tersebutlah yang menjadi Pro kontra didalam lingkungan kerja masyarakat indonesia mengingat sebelumnya pada Pasal 26 ayat (1) PP JHT No. 60 Tahun 2015 dijelaskan yang dimaksud dengan mencapai usia pensiun adalah peserta yang berhenti bekerja sehingga ketika pekerja di putus hubungan kerja oleh perusahaan namun Telah menjadi peserta iuran selama 10 tahun dapat dicairkan walaupun Umurnya belum 56 Tahun. Namun dengan diberlakukannya Permennaker tersebut maka Regulasi diatas tersebut sudah tidak berlaku dan bertabrakan dengan PP sebelumnya, Hingga hal ini menimbulkan kritik dan menuai pro-krontra mengingat sebenarnya uang tersebut merupakan hak mereka dan pemerintah seharusnya mengkaji lebih dalam lagi dalam penyusunan Peraturan tersebut Karena fakta dilapangan banyak korban PHK dengan berbagai penyebabnya, yang membutuhkan dana JHT miliknya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memulai usaha setelah berhenti bekerja.

Belum lagi dalam masa pandemi yang sudah berjalan 2 tahun lebih Banyak para pekerja yang di-PHK karena kondisi ekonomi negara yang sulit dan tanpa mendapatkan pesangon, Seperti pengurangan jumlah Tenaga Pekerja atau dipaksa untuk mengundurkan diri dari perusahaan karena perusahaan tidak dapat menanggung beban pekerja yang banyak.
Sebaiknya Permennaker tersebut dibatalkan untuk diterapkan mengingat kondisi saat ini perekonomian masyarakat indonesia yang belum stabil disebabkan Pandemi dan meningkatnya bahan-bahan pokok yang tentu saja jika Permen tersebut diterapkan saat ini akan menimbulkan perampasan Hak bagi Para pekerja di Indonesia yang berjuang bertahan dalam Musim Pandemi Covid-19 (VB-BS).

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *