Binary Option Penipuan berkedok investasi, Siapa Yang Seharusnya Bertanggungjawab

Tangerang Selatan (Varia Banten) – Binary Option Penipuan berkedok investasi, Siapa Yang Seharusnya Mengawasi Dan Cara Mengatasinya? Oleh Harjuna (Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang, Banten).

Istilah binary option saat ini tengah ramai menjadi pembahasan warganet di Indonesia setelah ditetapkannya Indra Kenz dan Doni Saliman sebagai tersangka karena perannya sebagai afiliator investasi dalam aplikasi Binomo dan Quatex. Afiliator-afiliator tersebut diduga memperoleh persentase keuntungan dari kerugian yang dialami para investor ataupun download mereka yang menggunakan aplikasi binary option yang mereka sebut sebagai “trading”.

Istilah trading memiliki arti proses transaksi finansial jangka panjang atau istilahnya adalah aktivitas perdagangan dalam bentuk mata uang. Sedangkan Binary option sendiri memiliki sitematika yang berbeda dimana seorang trader harus memilih atau memprediksi pergerakan suatu asset, dimana asset yang ditampilkan adalah emas, crypto, valuta asing maupun saham dimana biasanya ditentukan dalam satu periode tertentu. Dari binary option yang ada memiliki pilihan waktu relative singkat diantaranya 1 menit hingga 60 menit. Dari jangka waktu tersebut trader “menebak” kemana arah asset tersebut, apakah akan naik atau turun. Selain itu berbeda dengan model trading yang sebenarnya, dimana trader dapat menjual sell / buy kapan saja tanpa ada batasan waktu. Dan keuntungan maupun kerugian yang didapatkan oleh trader relatif mengikuti nominal selisih dari pergerakan candle yang ada. Sehingga memiliki resiko yang lebih kecil daripada binary option. Berbeda dengan binary option yang lebih pada spekulasi, dimana trader hanya menebak naik atau turun dari batas waktu pertama melakukan buy / sell. Jika trader tepat menebak maka akan mendapatkan 80% dari modal yang diinvestasikan dan jika lost maka nominal yang diinvestasikan akan hangus. Dari perbedaan tersebut dapat diketahui bahwa system binary option lebih mendekati pada perjudian dibandingkan dengan trading.

Seperti diketahui kegiatan trading dalam Binomo dan Quotex dan sebagai broker tidak memiliki ijin sebagai pialang berjangka komoditi di Indonesia. Untuk melakukan promosi di Indonesia, aplikasi tersebut menyediakan laman untuk merekrut affiliator. Kemudian para pelaku affiliator inilah yang diduga menjadi fasilitator dari broker illegal di Indonesia. Affilitor-affilitor tersebut mendapatkan persentase keuntungan hingga 70% bagi setiap downline yang melakukan deposit dan loss. Dari keuntungan yang didapatkan oleh affilitor tersebut mereka melakukan flexing (menyombongkan diri / pamer kekayaan) melalui berbagai produk mewah maupun kekayaan yang digunakan untuk menarik downline ataupun untuk menarik pengguna baru agar melakukan deposit dan trading di aplikasi binary option tersebut. Dari konsep yang ditunjukkan alur ini memiliki konsep yang sama dengan skema Ponzi. Dimana leader menunjukkan kemewahan yang dimiliki untuk mendorong downline agar tetap melakukan trading hingga dapat mencapai dan mendapatkan keuntungan seperti yang para leader tunjukkan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Indra kenz untuk menarik downline affiliasinya yaitu dengan neyakinkan bahwa binary option adalah legal, padahal statusnya yang sebenarnya adalah illegal dan tidak memiliki izin dari BAPPEBTI.

Saat ini kasus yang menjerat Indra Kenz dan Doni Salmanan ditangani oleh dua direktorat yag berbeda di Indonesia yaitu dalam pengawasan Direktorat Tindak Pidana Eksus dan Direktorat Cyber Crime Polri. Pada kasus Indra Kenz didasarkan pada laporan dari salah satu korban yang menyatakan bahwa korban tersebut tertipu oleh system trading yang diajarkan oleh Indra Kenz. Saat ini Indra Kenz sudah ditahan dengan sangkaan selain undang-undang ITE serta pasal KUHP penipuan juga terkena dalam TPPU. Indra Kenz dilaporkan kaena diduga telah melakukan tindak pidana judi online dan/atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan/atau penipuan, perbuatan curang dan/atau TPPU. Dimana hal tersebut melanggar Pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 dan/atau Pasal 45 ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Tindakan yang dilakukan Indra kenz dapat dikatakan adanya pembohongan karena adanya indikasi memperkenalkan, mengajarkan dan membuat demo seolah-olah menghasilkan keuntungan dalam aplikasi tersebut namun hanya berupa akun fiktif. Indra Kenz juga dijerat dengan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP dan Subsider Pasal 3 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dimana dari pasal terlapir tersebut Indra Kenz dapat terkena ancaman hukuman terhadap yang bersangkutan hukuman selama 20 tahun.

Jika binary option selama ini berkedok “trading” maka pengawasan legalitasnya seharusnya dilakukan oleh BAPPEBTI. Dimana hal tersebut merujuk pada definisi trading yang masuk pada perdagangan komoditi berjangka dimana pengawasan terhadap barang komoditi berjangka dilakukan oleh BAPPEBTI bukan OJK. OJK tidak mengatur perdagangan tetapi mengatur dan mengawasi jasa keuangan. OJK lebih bertotalitas pada investasi dan pinjaman. Oleh karena itu semua kegiatan-kegiatan perdagangan komoditi berada dibawah pengawasan BAPPEBTI. Berbeda dengan kasus pinjaman online yang pernah terjadi legalitasnya ada di OJK.

Untuk mencegah beredarnya broker illegal yang menyediakan trading binary; memang BAPPEBTI sudah berupaya untik memblokir website binomo dan sejenisnya namun tindakan tersebut dirasa masih belum optimal karena situs tersebut masih terus kembali diaktifkan oleh pengelola aplikasi dengan menggunakan nama domain yang berbeda. Untuk itu diperlukan upaya lainnya seperti mulai memberikan ketegasan sanksi dan bekerja sama dengan kominfo untuk menyisir setiap aplikasi maupun situs yang menyediakan binary option. Selain itu BAPPEBTI sebagai badan pengawas komoditas berjangka harus lebih ketat mengawasi perijinan broker yang ada di Indonesia. BAPPEBTI harus dengan cermat dan teliti mengenai binary option berkedok trading. Karena tidak semua trading digital adalah illegal.

Langkah tersebut juga harus diiringi dengan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat. Di masyarakat sendiri masih minim pemahaman mengenai literasi keuangan terlebih pada trading menggunakan platform digital. Terlebih lagi masyarakat di Indonesia mudah sekali terpengaruh oleh beberapa sosok yang mudah mendapatkan kekayaan, yang seringkali mereka anggap sebagai panutan / influencer. Terlebih lagi ditambahkan dengan berbagai pencitraan oleh pelaku; sebagaimana yang dilakukan oleh Indra Kenz yang sebelumnya seringkali melakukan berbagai kegiatan sosial dengan berbagi pada masyarakat dan pemberian giveaway yang dipulblikasikan di berbagai media sosial. Hal tersebut juga menjadi salah satu pendorong masyarakat untuk mudah percaya pada mereka dan menjadi panutan untuk dapat memperoleh hasil yang sama dengan mereka.

Oleh karena itu perlu adanya formula untuk membuka pemahaman masyarakat untuk memahami literasi keuangan yang tepat agar tidak lagi mudah tertipu oleh investasi bodong. Perlu adanya pemahaman investasi bagi masyarakat dimana tidak hanya melihat pada keuntungan yang diberikan namun juga perlu memperhatikan legalitas yang ada di Indonesia. Selain itu masyarakat juga perlu memperhatikan profile resiko dari aktifitas trading yang benar. Masyarakat harus memiliki kesadaran mengenai gaya hidup yang cocok pada dirinya, dimana bagi orang yang terbiasa dan lebih cocok dengan metode pendapatan yang relatif stabil dan aman sebaiknya tidak mudah tergiur dengan metode mendapatkan uang instan melalui model investasi.

Dengan berkembangnya popularitas trading di masa digital ini maka BAPPEBTI sebagai lembaga resmi pemerintah dengan fungsi umum regulasi perdagangan komoditi, valuta asing dan berjangka memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memilih broker yang legal, lebih aman dan lebih menguntungkan dibandingkan dengan investasi ilegal yang tidak berijin. Dari kasus yang terjadi saat ini pun tidak dipungkiri kondisi saat ini masyarakat masih perlu banyak belajar pada investasi berbasis digital dan kecenderungan mudah tergiur dengan metode flexing. Perlu adanya pemahaman masyarakat untuk lebih dahulu memahami manajemen keuangan dan juga tidak mnggunakan uang panas atau uang kebutuhan sehari-hari untuk berinvestasi. Perlu adanya perubahan pola pikir bagi msayarakat yang biasa berfikir untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu sesingkat-singkatnya agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai flexing yang dilakukan berbagai oknum. Dimana tanpa adanya pemahaman dan manajemen yang tepat pada trading hanya akan menambah daftar korban yang merasa tertipu dari binary option.

Dan terkait dari kasus Indra Kenz yang terjadi semoga proses hukum dalam mengatasi hal ini diharapkan jaksa tegas dan tuntas mengupas kasus tersebut. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan efek jera dan juga yang paling diharapkan memberikan pemulihan kepada korban yang telah dirugikan salah satunya dengan memberikan pengembalian dana bagi para korban. (VB-BS).

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *