Perusahaan wajib Membayar Pajak Untuk Pengelolaan Pertambangan Batu Andesit Di Rumpin Kabupaten Bogor.

Tangerang Selatan (Varia Banten) – Pembebanan Kewajiban Pembayaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Batu Andesit Di Rumpin Kabupaten Bogor. Oleh Irene Angela Siagian (Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang, Banten)

Pertambangan masuk dalam salah satu sektor usaha di Indonesia yang berkaitan dengan penggalian, pengambilan endapan bahan galian berharga dan ekonomis yang berasal dari kerak bumi, baik secara mekanis maupun manual, di permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di perairan. Dalam sektor usaha Pertambangan, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2021 yang mengatur mengenai hak dan kewajiban perpajakan untuk Wajib Pajak (WP) yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan mineral meneyebutkan bahwa seluruh pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dapat melakukan kegiatan Usaha Pertambangan dan berhak atas hasil produksi mineral, termasuk mineral ikutan, produk samping, hasil pengolahan dan/atau pemurnian, serta sisa hasil pemurnian komoditas tambang mineral dari wilayah penambangannya dan dapat saling bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengusahaan hasil produksi mineral serta wajib melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak pertambangan kemudian menjadi salah satu jenis pajak yang harus dibayarkan baik itu kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Wajib Pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah adalah wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pada Tanggal 11 November 2021 tepatnya di Cibinong, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor mengeluarkan surat pemberitahuan nomor 970/4980/BAPPENDA yang berisi tentang penertiban administrasi perpajakan khususnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB ) di Kabupaten Bogor. Muncul pertanyaan tentang keabsahan surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh BAPPENDA Kabupaten Bogor tahun 2021 ini, dikarenakan adanya beberapa perbedaan konsep didalam isi surat dengan undang-undang mengenai wajib pajak yang sudah dan masih berlaku sampai sekarang.

Bila dikaitkan dengan Undang Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 57 dijelaskan bahwa Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi salah satunya Batuan Andesit dan pasal 59 dijelaskan bahwa Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 2 tahun 2016 Pasal 40 yang isinya mengacu pada Undang-undang nomor 28 tahun 2009 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 543/Kep.489-DSDM/2019 tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2019 menerangkan bahwa Harga Patokan penjualan yang ditentukan berdasarkan jenis komoditas yang nyata-nyata dimanfaatkan secara komersial.

Dalam Hukum Administrasi Negara, Hak dan kewenangan pemerintah daerah diatur Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan diubah lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang selanjutnya ditulis UU RI No. 23 Tahun 2014 jo UU RI No. 2 Tahun 2015 jo UU RI No. 9 Tahun 2015), dinyatakan “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ).” Dari rumusan pasal tersebut dapat dilihat bahwa otonomi daerah pada prinsipnya mengandung tiga aspek, yaitu:
1. Aspek hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, artinya pemerintah daerah diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya tanpa ada intervensi dari pemerintah di atasnya dalam batas-batas otonom yang diberikan, berdasarkan pada asas desentralisasi. Desentralisasi bertujuan untuk:
a. Mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil bidang pemerintahan di tingkal lokal;
b. Meningkatkan dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan lokal;
c. Melatih masyarakat untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri; dan
d. Mempercepat bidang pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat.
2. Aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya, serta tetap berada dalam kerangka NKRI. Otonomi yang diberikan tidak kemudian diartikan bahwa daerah terlepas dari pemerintahan di atasnya, tetapi tetap mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari pemerintah di atasnya dalam kerangka tetap menjaga keutuhan NKRI. Adapun asas yang tetap mengikat bahwa daerah tetap tunduk pada pemerintah di atasnya adalah asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Di samping itu, norma yang terkandung dalam Pasal 17 UU RI No 23 Tahun 2014 juga mengikat daerah sehingga tidak bisa terlepas dari pemerintah di atasnya.
3. Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai pelimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, juga kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri. Artinya pemerintah daerah dituntut untuk bisa mandiri dalam mengelola sumber daya yang ada di daerahnya tanpa harus tergantung pada pemerintah di atasnya atau daerah-daerah lain di Indonesia.

Dapat ditarik kesimpulan dalam Surat Pemberitahuan BAPPENDA Kabupaten Bogor nomor 970/4980/BAPPENDA tahun 2021 ditemukan adanya beberapa poin yang bertentangan dengan peraturan dasar atau undang-undang yang lebih tinggi tingkatan diatasnya, yang menyebabkan hilangnya keabsahan surat pemberitahuan ini, dikarenakan apabila ditinjau dari perspektif Instrumen Yuridis Pemerintah, pembuatan dan penerapan peraturan perundang-undangan harus memerhatikan beberapa persyaratan, pembuatan dan penerapan peraturan kebijaksanaan salah satunya tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresionari yang dijabarkan itu dan Implikasi hukum keberadaan surat pemberitahuan BAPPENDA Kabupaten Bogor nomor 970/4980/BAPPENDA tahun 2021 terhadap pembebanan kewajiban pembayaran pajak pada perusahaan pertambangan batu andesit di rumpin kabupaten bogor teridentifikasi bahwa adanya ketidakpastian hukum yang menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) karena berbenturan dengan peraturan lain dan menimbulkan konflik norma, serta adanya pelanggaran hierarki norma perundang-undangan dikarenakan, adanya perbedaan konsep Pembebanan kewajiban pembayaran pajak pada perusahaan pertambangan batu andesit di rumpin kabupaten bogor, yang telah diatur dalam Undang Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 57 dan pasal 59 mengenai Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 2 tahun 2016 Pasal 40 yang isinya mengacu pada Undang-undang nomor 28 tahun 2009 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 543/Kep. 489-DSDM/2019 tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2019. (VB-BS).

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *