Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Oleh Bendahara

Tangerang Selatan (Varia Banten) – Mekanisme Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Oleh Bendahara. Opini Ridha Sukma, (Mahasiswa Mageister Hukum Universitas Pamulang, Banten).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 1 angka 4 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

Sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran ini merupakan Pejabat Fungsional, dan jabatan ini tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pasal 1 angka 18 undang-undang no 1 Tahun 2004 menjelaskan juga Yang dimaksud dengan Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.Sedangkan Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas maka secara umum tugas Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaraan meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/membayar/menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Berdasarkan pengertian kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, maka objek kerugian negara terdiri dari uang, surat berharga, dan barang milik negara. Sedangkan jika dilihat dari subjeknya kerugian negara terdiri dari:
1. Kerugian negara yang dilakukan oleh bendahara.
2. Kerugian negara yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Yang dimaksud pejabat lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara. Hal ini sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 59 ayat (2), yang menyatakan bahwa bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
3. Kerugian negara yang dilakukan oleh pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Yang dimaksud ”pengelola” termasuk pegawai perusahaan negara/daerah dan lembaga atau badan lain. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara
4. Kerugian negara yang dilakukan oleh pihak ketiga. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 10 ayat (3) huruf c, yang menyatakan bahwa penyelesaian ganti kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum pihak ketiga dilaksanakan melalui proses peradilan.

Penyelesaian ganti kerugian negara bertujuan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang dan meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara dan para pengelola keuangan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya. Disamping itu, tujuan penyelesaian kerugian negara adalah menciptakan tertib administrasi keuangan negara.

Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:
1. Adanya Informasi Kerugian Negara/Daerah. Proses penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara, dirunut dan diawali dengan telah terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat perbuatan melawan hukum/melanggar hukum atau kelalaian kewajiban yang dibebankan kepada bendahara atau oleh karena terjadinya kekurangan kas/barang dalam persediaan. pada Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah bahwa Informasi tentang kerugian negara dapat diketahui dari: a. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; b. pengawasan aparat pengawasan fungsional; c. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja; d. perhitungan ex officio.
2. Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN). Berdasarkan pasal 6 menjelaskan TPKN adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan dan bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, TPKN menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengumpulkan dan melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan, Berdasarkan hasil verifikasi atas dokumen-dokumen tersebut, TPKN mencatat kerugian negara dalam daftar kerugian negara dan melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara (LHVKN) dan menyampaikan kepada Pimpinan Instansi.
3. Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara (LHVKN), BPK melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian negara tersebut untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian negara yang meliputi nilai kerugian negara, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawabnya sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 12
4. Pimpinan instansi memerintahkan TPKN untuk mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK.

Terdapat dua kemungkinan terkait dengan penyelesaian kerugian melalui SKTJM, yaitu:
a. Bendahara bersedia menandatangani SKTJM, Pasal 14 (1) menjelaskan Apabila bendahara bersedia memenandatangani SKTJM maka bendahara wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen yaitu :
• Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara
• Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara. Namun surat kuasa ini berlaku setelah BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan
b. Bendahara tidak tidak bersedia menandatangai SKTJM, Apabila bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, pimpinan instansi mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM, dan pimpinan instansi yang bersangkutan memberitahukan surat keputusan pembebanan sementara kepada BPK.
5. Penetapan Batas Waktu, Apabila BPK tidak menerima LHVKN dari pimpinan instansi yang bersangkutan dan berdasarkan pemberitahuan pimpinan instansi tentang pelaksanaan SKTJM, ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM, BPK akan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SK PBW) yang disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja dengan tembusan kepada pimpinan instansi dengan tanda terima dari bendahara.
6. Pembebanan Kerugian Negara, Selanjutnya, Berdasarkan Pasal 25 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila: a. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan; atau b. Bendahara mengajukan keberatan tapi ditolak; atau c. Telah melampaui jangka waktu 40 (empatpuluh) hari sejak ditandatanganinya. (FB-BS).

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *