Perjanjian Hutang Piutang Ditinjau Dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tangerang Selatan (Varia Banten) – Perjanjian Hutang Piutang Ditinjau Dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh Muhammad Harris Amien
(Legal Officer dan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang, Banten).

Perikatan atau perjanjian dapat ditimbulkan dari suatu perjanjian dimana hal tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, “Tiap-tiap perikatan, dilahirkan baik karena persetujuan (perjanjian), baik karena undang-undang”.
Salah satu bentuk perjanjian yang sering di lakukan masyarakat adalah perjanjian hutang piutang, Dalam perjanjian hutang-piutang terdapat 2 pihak yang berperan penting, yaitu kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang berhak atas pemenuhan suatu prestasi atau yang dalam hal ini dapat disebut sebagai yang terhutang, sedangkan debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi yang dalam hal ini dapat disebut sebagai yang berhutang.
Dalam menjalankan suatu perjanjian hutang piutang kreditur dalam memberikan pinjaman kepada debitur. Intinya perjanjian hutang piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan Namun seringkali kreditur menginginkan suatu jaminan untuk menjaga kepastian pembayaran hutang oleh debitur. Jaminan ini biasanya terdiri dari 2 jenis yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan yaitu jaminan seseorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban atau prestasi debitur. Jaminan kebendaan yaitu jaminan yang dilakukan oleh kreditur dengan debiturnya, ataupun antara kreditur dengan seseorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban atau prestasi debitur.

Perjanjian hutang piutang dapat dituangkan dalam bentuk tertulis atau secara lisan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan para pihak yang bersangkutan. Perjanjian hutang piutang dalam bentuk tertulis diantaranya adalah perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian hutang piutang saja atau di sebut juga sebagai perjanjian hutang piutang dibawah tangan. Perjanjian hutang piutanag di bawah tangan ini di buat secara di bawah tangan tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang (Notaris) perjanjian hutang piutang yang dituangkan ke dalam bentuk akta dibawah tangan maupun lisan cenderung dilakukan oleh masyarakat yang awam terhadap hukum. Masyarakat awam beranggapan bahwa perjanjian akta di bawah tangan maupun perjanjian lisan itu lebih praktis dan sederhana dibandingkan dengan membuat akta perjanjian hutang piutang dengan melibatkan pejabat umum yang berwenang (Notaris).
Hal itu dianggap memerlukan banyak biaya dan mereka juga tidak mempertimbangkan permasalahan yang dapat timbul di kemudian hari dari perjanjian yang mereka buat secara di bawah tangan maupun lisan.
Perjanjian akta di bawah tangan ini adalah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam perjanjian itu sendiri tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang (Notaris). Perjanjian jenis ini banyak dilakukan oleh para pihak yang hendak membuat suatu perjanian, khususnya dalam perjanjian hutang piutang. Perjanjian jenis ini masih tetap dihormati oleh masyarakat sampai sekarang dengan mengutamakan asas konsesualisme dan kepercayaan Berpegang pada asas kebebeasan berkontrak para pihak bebas untuk membuat perjanjian dengan siapapun, bebas menentukan isi perjanjian pelaksanaan dan persyaratan, serta bebas untuk menentukan bentuk perjanjian.
Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. (VB-BS).

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *