Upaya Pengembalian Aset Korban First Travel dan Investasi Bodong Binary Option.

Tangerang Selatan (Varia Banten) – Upaya Pengembalian Aset Korban First Travel dan Investasi Bodong Binary Option. Oleh Iis Supriyatna (Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang, Banten)

Kasus investasi bodong berkedok trading binary option cukup menyita perhatian publik akhir-akhir ini, terlebih lagi dengan semakin banyaknya selebgram dan artis yang diperiksa kepolisian terkait dengan kasus IKdan DMT alias DS yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Total kerugian yang menimpa korban dari tersangka IKdan DS mencapai puluhan miliar.

IK dan DSa disangkakan atas dugaan tindak pidana judi online dan/atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan/atau penipuan, perbuatan curang dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). IK diancam hukuman 20 tahun penjara karena dugaan penipuan aplikasi Binomo, dengan Pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 dan/atau Pasal 45 ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian, Pasal 3 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, dan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP. Sedangkan Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka dugaan penipuan aplikasi Quotex dan dijerat Pasal 45 ayat 1 junto 28 ayat 1 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 378 KUHP, dan Pasal 3 Ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU juga dengan ancaman hukuman yang sama yaitu maksimal 20 tahun penjara.

Pihak kepolisian sudah melakukan penyitaan sejumlah aset milik tersangka IK diantaranya: mobil ferrari, mobil listrik Tesla, beberapa rumah di Medan, Deli Serdang dan Tangerang, serta unit apartemen. Aset sitaan tersebut diperkiraan mencapai puluhan miliar. Aset milik DS juga sudah disita pihak kepolisian, baik itu kendaraan, properti dan rekening bank, yang nilainya sduah tentu mencapai puluhan miliar pula.

Disisi lain, terkait dengan kasus First Travel, hakim PN Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada ADK selaku Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), sedangkan istrinya, ANS selaku direktur di perusahaan tersebut, divonis hukuman 18 tahun penjara. Kedua terpidana tersebut juga diwajibkan membayar denda masing-masing sebesar Rp 10 miliar subsider selama 8 bulan. Selain itu hakim PN Depok juga menyatakan dalam amar putusannya bahwa aset yang disita dirampas negara untuk dilelang dan hasilnya menjadi penerimaan negara. Putusan ini dikuatkan ditingkat kasasi dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 3096K/PID.SUS/2018, tertanggal 31 Januari 2019.

Putusan hakim PN Depok yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung tersebut sudah tentu mengecewakan bagi 63.310 korban calon jama’ah haji dan umrah First Travel, karena pupus harapan mereka untuk bisa mendapat ganti rugi. Putusan tersebut pada akhirnya menjadi polemik dan menimbulkan perdebatan hingga saat ini, dikarenakan dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum meminta barang bukti yang disita agar dikembalikan kepada calon jama’ah First Travel melalui pengurus aset korban First Travel. Namun sayangnya untuk tuntutan jaksa penuntut umum terkait aset sitaan, hakim tidak sependapat, dalam putusannya majelis hakim menilai akan terjadi ketidakpastian hukum bila aset yang disita dikembalikan kepada calon jama’ah First Travel yang menjadi korban, dikarenakan jumlah aset yang disita tidak mencapai jumlah kerugian para korban, sehingga sulit bagi majelis hakim untuk menentukan siapa yang berhak.

Jika melihat putusan majelis hakim terkait kasus First Travel tersebut, maka masih ada peluang bagi korban kasus Binomo dan Quotex supaya uang para korban bisa kembali. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa nilai aset yang disita lebih besar dari kerugian para korban. Selain itu dalam Pasal 46 KUHAP ayat (1) menjelaskan bahwa benda yang disita dapat dikembalikan kepada orang atau mereka apabila:
a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Sedangkan di dalam ayat (2) disebutkan: “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”

Selain itu juga dikuatkan dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU jo Pasal 46 KUHAP, di pasal tersebut memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pengadilan memutuskan Harta Kekayaan (aset) yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Dari pasal ini bisa menjadi celah bagi para korban kasus IK dan DS agar uangnya bisa kembali. Meskipun upaya apapun yang digunakan agar aset korban bisa kembali, pada akhirnya kembali kepada putusan pengadilan. (VB-BS).

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *