Perpindahan  Dan Pembangunan Ibu  Kota Negara Republik Indonesia  Ke Kalimantan Timur Bukan  Hanya Wacana Tetapi Benar Adanya.

Tangerang Selatan (Varia Banten) – Perpindahan Dan Pembangunan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Di Penajam Kalimantan Timur Bukan Hanya Wacana Tetapi Benar Adanya Serta Akan Terlaksana. Oleh Sahroni, SH. (Mahasiswa
Magister Hukum Universitas Pamulang-Banten).

Sejak awal Pemerintahan Presiden RI Bapak Ir H Jokowi wacana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia selalu terdengar dan menjadi isu nasional saat itu, namun hal itu dipertegas oleh Presiden Jokowi pada saat Pidato Kenegaran pada tanggal 16 Agustus 2019 digedung parlemen saat pidato tersebut presiden meminta restu DPR terhadap Negara Baru (IKN) di Penajam Kalimatan Timur hal tersebut menjadi pro dan kontra terhadap pemindahaan Ibu Kota baru dikalangan masyarakat secara umum Pemindahan dan pembagunan Ibu Kota baru tentu saja banyak aspek aspek yang diambil dari mulai Ploting lahan yang dijadikan Wilayah Ibu Kota Baru pembuatan rancangan undang –undang Ibu Kota baru,, estimasi pembiyaan agaran pembagunan dan perpindahan Ibu Kota baru serta tujuan investasi pergerakan ekonomi secara nasional dalam jangka panjang dan Aspek kearipan Lokal seperti Budaya, seni dan kebiasan masyarakat adat serta Pengelolaan limbah masyarakat serta mengedepankan perlindungan terhadap lingkungan & Ekositem alam disekitar serta perlindungan terhadap ekosistem Flora & Fauna.

Rancanan Undang – undang tentang IKN telah dilaksanakan dan telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah menjadi Undang –undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bahwa Undang –undang tentang Ibu Kota Negara tersebut memiliki latar belakang yang menjadi Pertimbangan sebagai berikut :
a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk mewujudkan tujuan bemegara sebagaimana yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berlandaskan pada Pancasila;

b. bahwa upaya memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota Negara adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

c. bahwa tata kelola Ibu Kota Negara selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia juga untuk mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, serta menjadi acuan bagi dan penataan wilayah lainnya di Indonesia;

d. bahwa hingga saat ini, belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Ibu Kota Negara;

Bahwa Dasar hukum UU 3 tahun 2022 tentang IKN adalah Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa UU 3 tahun 2022 tentang IKN terdiri dari XI Bab dan terdapat 44 Pasal yang mengatur mulai dari kentntuan umum sampai dengan ketentuan Peralihan dengan demikian proses pemindahan dan pembagunan Ibu Kota Negara tetap terlaksana walapun Indonesia sejak 2020 dilanda pandemic Covid 19 yang cukup tinggi memakan korban baik yang dalam perawatan medis atau pun yang meninggal dunia walapaun Indonesia dilanda pandemic Covid 19 Indonesia menjadi negara satu – satunya didunia masih melanjutkan pembagunan infrastuktur dan serta tetap untuk perpindahan dan pembagunan Ibu Kota baru akan terlaksana sesuai dengan rencana awal pada tahun 2024.

Bahwa tujuan pemindahan Ibu Kota Negara menurut penulis dapat dilihat beberapa aspek Aspek terhadap perkembangan zaman modern yang zaman perkembangan Teknologi Informasi dan pertumbuhan penduduk yang masih tinggi serta alasan urbanisasi adalah alasan utama agar dan, dan aspek partumbuhan penduduk Indonesia yang saat ini masih tinggi hal tersebut berkaitan dengan Undang –undang Perkawainan No 1 Tahun 1974 tentang perkawainan jo UU /19 tahun 2019 atas perubahan undang –undang No 1 tahun 1974 serta pelaksaan undang –undang 1/1974 yaitu peraturan pemerintah (PP) no 9 /1975 aspek pemertaan pembagunan menjadi salah satu tujuan utama perpindahan Ibu Kota Negara.

Perpidahan Ibu Kota Negara juga pernah dilakukan oleh tetangga kita Ibu Kota Malaysia Pindah yang awalnya, Ibu Kota Malaysia berada di Kuala Lumpur, kemudian dipindahkan ke Putrajaya. Meski pusat pemerintahan beralih ke Putrajaya, Kuala Lumpur tetap menjadi kota kediaman raja, kota perdagangan, dan pusat finansial di negara itu. Langkah ini digagas oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad saat awal menjabat.

Bahwa terhadap Ibu Kota DKI Jakarta tetap menjadi pusat sentral bisnis baik secara nasional maupun dunia Internasional atau perdanganan bebas walapun nanti namanya Jakarta tidak menggunakan Daerah Khusus Ibu Kota lagi. (VB-BS).

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *