Survei Tidak Dapat Dijadikan Indikator Kemenangan Dalam Pilpres, Oleh Advokat Fredi Moses Ulemlem, SH., MH.

Jakarta, (variabanten.com)-Jangan percaya hasil servei yang bertujuan untuk merekayasa kemenangan pada pilpres mendatang. Hasil survei yang terus di opinikan dipublik adalah skenario yang dibuat untuk nantinya membenarkan kecurangan pemilu yang dilakukan dan mendorong KPU untuk menetapkan kecurangan itu untuk menghentarkan mereka sebagai pemenang pemilu.

Oleh karena itu kita sebagai relawan Ganjar Mahfud harus lebih pintar dan cerdas dan teliti mengamati setiap pergerakan lawan dan kawal ketat surat suara saat pemilu berlangsung. Sudah kelihatan didepan mata kita dimana pemilu belum berjalan sudah ada surat suara yang tercoblos diluar negeri.

Mari bergerak bersama gunakan intelegensi kita kawan-kawan relawan, kerahkan seluruh kekuatan rakyat untuk bersama-sama lawan kecurangan pemilu yang akan dimainkan. Fokus kawan-kawan waktu kita sudah tidak banyak, kapan lagi kita bisa berjuang menangkan pemilu untuk Ganjar Mahfud demi Indonesia yang lebih baik.

Demokrasi kita saat ini sedang diambang kehancuran, apapun mereka akan lakukan tidak peduli dengan kondisi politik dan keamanan bangsa ini, yang terpenting bagi mereka lawan politik adalah memenangkan pertarungan ini. Apapun bagi mereka dihalalkan demi tujuan mereka yaitu menang pemilu walaupun dengan kecurangan.

Kita jangan takut dengan ancaman dan intimidasi yang lakukan mereka disetiap kesempatan, sebab kulaitas dan kemampuan mereka tidak ada untuk bertanding melawan kita sehingga tidak ada pilihan lain bagi mereka selain melakukan intimidasi, ancaman dan lain sebagainya dan itu dilakukan secara terang terangan.

Kita bisa lihat negara otoriter lazimnya memiliki karakteristik Kepemimpinan yang sewenang-wenang; Pemilu tak lebih sekadar hajatan politik yang pemenangnya sudah ditentukan, tentu dengan menggunakan beragam modus kecurangan.

Legislatif hanya menjadi stempel atas kebijakan penguasa lembaga negara, seperti badan intelijen, dengan data-data yang dimilikinya, dijadikan sebagai instrumen untuk mengancam lawan-lawan politik atau siapapun yang mencoba membangkang kemauan politik penguasa.

Kuantitas dan atau gerak partai politik dikendalikan dan dibatasi sedemikian rupa, pembuatan kebijakan dilakukan tanpa melibatkan masyarakat banyak, mereka sangat anti dan sulit menerima kritikan atau masukan, ujungnya mereka tetap lakukan ancaman.

Kalau kita menilik banyak kebijakan atau proses politik yang dengan mudah bisa diidentifikasi sebagai otoriter, maka pertanyaan di atas bisa dijawab bahwa demokrasi di Indonesia memang dalam ancaman.

Pelemahan demokrasi dilakukan terhadap kelompok-kelompok kritis yang berseberangan dengan Pemerintah saat ini dan lawan politik. Kemudian menggunakan kekuatan alat negara secara terselubung,
menjadikan kekuasan eksekutif tampil sangat dominan dan sebaliknya posisi legislatif menjadi lemah di hadapan eksekutif.
Saat ini, hampir semua yang menjadi kemauan eksekutif diamini dan didukung sepenuhnya oleh legislatif. FB-Putra Trisna.

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *