Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Dosen Prodi Hukum Universitas Pamulang Banten

Tangerang Selatan, 06 Januari 2022, Varia Banten.

“HUKUM SEBAGAI BEKAL KADER PENERUS BANGSA”

Sebagai bentuk kehadiran kampus dalam membangun masyarakat, maka Pada Tanggal 7 November 2021, dosen-dosen Prodi Pasca Sarjana Hukum Universitas Pamulang melakukan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) kepada Kader dan Pengurus Partai Solidaritas Indonesia yang berlokasi Di Restotan Remaja Kuring – BSD. Adapun penyuluhan Hukum ini mengangkat tema “Hukum Sebagai Bekal Kader Penerus Bangsa. Beberapa dosen terlibat langsung dalam kegiatan ini diantaranya, Dr.Yoyon Darusman, SH., MM, Dr. Susanto, S.H., M.H., M.M., Dr. Bambang Wiyono, SH., MH. Pelaksanaan PKM ini menghasilkan kesepakatan Kerjasama antara Universitas Pamulang dengan DPD Partai Solidaritas Indonesia – Kota Tangerang Selatan.

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk adalah Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada Kader dan Pengurus Partai PSI mengenai aturan hukum dan batasan-batasan terhadap aktifitas para kader partai, aktifis politik, simpatisan partai, maupun team sukses dari salah satu Paslon Pemilu/Pemilukada. Para Narasumber memberikan penyuluhan hukum, ini berkaitan dengan banyaknya praktek-praktek yang sering terjadi menjelang dan saat dilaksanakannya Pemilu/Pemilukada.

Adapun praktek-praktek yang bertentangan dengan hukum yang sering dilakukan adalah; Hoax, Black Campaign dan Money Politic. Sehingga penyuluhan hukum yang dilakukan diharapkan agar para kader PSI memiliki;

1. Pemahaman Tentang Aturan Hukum Yang Berlaku

Dalam berdemokrasi di Indonesia masi terdapat banyak kader partai, aktifis politik, simpatisan partai, maupun team sukses yang menghalalkan berbagai cara agar dapat menang dalam Pemilu Legislatif dan Eksekutif baik di pusat maupun daerah. Upaya meningkatkan ektabilitas Paslon atau kandidat yang diusung bukan saja dilakukan dengan mempublish kinerja Paslon atau candidate yang diusung, namun juga sering dilakukan upaya menyerang lawan Politik dengan cara mendeskriditkan.

Dimana mereka yang melakukan praktek ini tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah perbuatan yang secara hukum adalah salah. Sehingga dalam kegiatan ini diberikan informasi mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku pada:

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang -Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian

Undang – Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjajikan Uang Atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

Dan diharapkan setelah mengetahui aturan-aturan ini para kader dan Pengurus DPD Partai Solidaritas Indonesia – Kota Tangerang Selatan tidak mengikuti praktek-praktek yang salah.

2. Pemahaman Mengenai Sangsi hukum bagi praktek Hoax, Black Campain dan Money Politic

Selain pengetahuan mengenai aturan perundangan yang berlaku dan melarang praktek Hoax, Black Campaign dan Money Politic, Para Kader dan Pengurus DPD PSI – Kota Tangerang Selatan, juga diberikan pengetahuan mengenai aturan yang mengatur tentang sangsi piadan bagi para pelaku Hoax, Black Campain dan Money Politic.

Aturan mengenai sangsi yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini dengan jelas tertulis adanya hukuman denda hingga pidana kurungan. Sehingga setelah mengetahui aturan mengenai sangsi dam KUHP, para kader PSI diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan aktifitas politiknya. Karena sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum kita mengenal azas Equality Before The Law, dimana semua orang akan diperlakukan sama dimata hukum tanpa memandang strata social.

3. Mengetahui cara agar terhindar dari praktek Hoax, Black Campain dan Money Politic

Dan dari penyuluhan hukum melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, para kader parta PSI juga diberikan cara berpolitik yang baik sehingga dikemudian hari tidak harus behadapan dengan pihak yang berwajib atau bahkan menjadi bahagian dari mereka yang merasakan hidup dibalik jeruji besi.

Tentunya hal ini dapat dilihat bahwa hingga saat ini masyarakat Indonesia banyak melihat contoh-nya, bahwa adanya politisi yang dipenjara karena menyebarkan Hoax dan contoh lainnya.

Kegiatan Penyuluhan hukum yang mendapat sambutan positif dari para kader PSI ini diharapkan dapat terus berkelanjutan, sehingga sebagai Partai baru, PSI diharapkan untuk juga menjadi pelopor terciptanya atmosphere Demokrasi yang sehat, berdasarkan azas PEMILU kita Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBERJURDIL)-(VA BS)

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *