Kewenangan KPK Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Satu Perkara TIPIKOR

Tangerang Selatan (Varia Banten) – Penyelidikan Dan Penyidikan KPK-
Pasca Putusan MK No: 70/PUU-XVII/2019. Oleh Asip Bahtiar (Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang-Banten).

Indonesia mengalami perubahan politik yang luar biasa pada masa reformasi 1998. Ada 6 (enam) agenda reformasi 1998 terhadap pemerintah antara lain amendemen UUD 1945, penegakan supremasi hukum, otonomi seluas-luasnya, pengembangan budaya demokrasi, pertanggungjawaban orde baru dan pemberantasan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).
Pada masa reformasi, Indonesia telah melahirkan beberapa undang-undang diantaranya UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN serta UU Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia. Pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan amanat dari pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dimana paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disahkan harus sudah dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2019 terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi yang menempatkan pencegahan pada huruf a daripada penindakan yang ditempatkan di huruf e menimbulkan kecaman dari berbagai pihak sebagai upaya pelemahan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Ketentuan penting dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang dianggap mengganggu sektor penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu:
1. Pasal 12B ayat (1)
Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
2. Pasal 12B ayat (2)
Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Pasal 12B ayat (3)
Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
4. Pasal 12B ayat (4)
Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
5. Pasal 37 B ayat (1) huruf b.
Dewan Pengawas bertugas memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.
6. Pasal 40 ayat (1)
Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Hukum acara Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi kembali berubah dengan diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 70/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Amar putusan dalam pengujian materiil Mahkamah Konstitusi Nomor: 70/PUU-XVII/2019, antara lain:
1. Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menjadi “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan diberitahukan kepada
Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan”.
2. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menjadi “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).”
3. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menjadi “Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan”.
4. Pasal 47 ayat (1) menjadi “Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas.” (VB-BS).

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *