JAKARTA, (variabanten.com)-Menanggapi peristiwa yang mencuat di Kabupaten Pati, Managing Partner Basuki Law Firm, Basuki SH.,MM.,MH, menyampaikan pandangan tegas bahwa kejadian tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh kepala daerah di Indonesia. Menurutnya, setiap pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga tutur kata, mengingat setiap ucapan dapat memengaruhi persepsi publik dan memicu reaksi luas di masyarakat.
Basuki menekankan bahwa seorang kepala daerah bukan hanya mengatur jalannya pemerintahan, tetapi juga menjadi teladan dalam bersikap dan berbicara. “Apa yang diucapkan seorang pemimpin akan dengan cepat tersebar dan dianalisis oleh masyarakat. Karena itu, penting untuk berpikir matang sebelum menyampaikan pernyataan.” ujarnya.
Sebelumnya Bupati Pati, Sudewo. Memutuskan untuk menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen pada tahun 2025. Meskipun rencana ini dibatalkan karena begitu banyak penolakan oleh masyarakat. Kemudian Bupati mempersilakan berunjuk rasa hingga 5.000 ataupun 50.000 orang sekalipun. Yang membuat masarakat Pati merasa tersakiti, dan terjadilah demo besar besaran pada hari, Rabu, (14/08/25). depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati.
VB-Fais.
