Jakarta, (variabanten.com)-Kelangkaan Gas LPG 3 kg yang sempat terjadi di berbagai daerah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Kondisi ini memicu kritik terhadap pemerintah, khususnya dalam hal kebijakan subsidi dan distribusi energi.
Managing Partner Basuki Law Firm, Basuki SH.,MM.,MH., menegaskan bahwa kebijakan publik tidak boleh dibuat secara serampangan tanpa kajian yang matang.
“Membuat kebijakan publik yang baik membutuhkan analisis yang matang, data yang akurat, serta pendekatan yang menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Kebijakan yang dibuat secara serampangan, tanpa kajian mendalam, dapat menyebabkan masalah baru” Ungkap Basuki.
Pemerintah juga diingatkan untuk tidak mengambil langkah-langkah kebijakan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya.
Basuki berharap agar pemerintah lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pokok seperti energi bersubsidi. VB-Fais.
