JAKARTA, (variabanten.com)-Isu mengenai gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi sorotan tajam publik. Besaran penghasilan resmi wakil rakyat disebut telah menembus lebih dari Rp100 juta per bulan setelah diberlakukannya tunjangan rumah senilai Rp50 juta per bulan.
Kebijakan ini diberlakukan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas yang sebelumnya tersedia, namun justru menimbulkan polemik besar karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang semakin tertekan.
Managing Partner Basuki Law Firm, Basuki., SH.,MM.,MH turut menanggapi isu ini. Ia menyebut bahwa nominal fantastis yang diterima anggota DPR RI merupakan bentuk ketidakpekaan terhadap penderitaan rakyat.
“Gaji dan tunjangan lebih dari seratus juta per bulan bagi anggota DPR jelas menyakiti hati rakyat. Saat banyak masyarakat berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, para wakil rakyat justru menikmati fasilitas berlebih,” tegas Basuki.
Menurutnya, seharusnya para wakil rakyat meninjau kembali kebijakan terkait gaji dan tunjangan, serta lebih memprioritaskan anggaran untuk kesejahteraan rakyat.
“Kalau wakil rakyat ingin benar-benar dipercaya, mereka harus menunjukkan keberpihakan pada masyarakat, bukan sekadar menikmati kemewahan dari uang negara,” tamba Basuki.
VB-Fais.
