JAKARTA, (variabanten.com)-Pembahasan dugaan penyadapan yang menyeret nama Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian publik. Isu tersebut turut dibahas dalam rapat Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Kamis (12/11/2026).
Menanggapi hal tersebut, Managing Partner Basuki Law Firm, Basuki.,SH.,MM., mendorong agar pembahasan dugaan penyadapan tidak berhenti sebatas diskusi politik, tetapi harus ditindaklanjuti dengan pengungkapan fakta secara menyeluruh.
Menurut Basuki, persoalan penyadapan merupakan isu serius yang berkaitan dengan penegakan hukum, perlindungan privasi, serta keamanan negara. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran harus ditelusuri secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
“Jika memang terdapat dugaan penyadapan yang melanggar hukum, aparat harus mengungkap siapa yang terlibat, bagaimana modusnya, serta apa motif di balik tindakan tersebut. Jangan sampai persoalan serius seperti ini justru menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat,” tegas Basuki.
Basuki berharap, pembahasan di Komisi III DPR RI dapat menghasilkan langkah konkret dalam mengungkap kebenaran. Transparansi, profesionalitas, dan keberanian menegakkan hukum menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.
Sebagai informasi, Polri telah menetapkan empat orang tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah Jenderal LSP, Irjen AS, Irjen EHS, dan Irjen SU. Dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo itu terjadi sejak 2025.
VB-Fais.
