Perjanjian Jual Beli Melalui Media Toko Online.

Tangerang Selatan (Varia Banten) – Perjanjian Jual Beli Melalui Media Toko Online. Oleh Ahmad Ependi, SH. (Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang Tanggerang Selatan-Banten).

Definisi Perjanjian
Perjanjian secara umum adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
“Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata yang mana dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Syarat Sah Perjanjian
“Setiap pihak yang membuat perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian”.
Pasal 1320 KUH Perdata mengatur 4 syarat sah perjanjian yaitu:
1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan para pihak
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Melalui hal ini dapat dilihat bahwa setiap orang atau para pihak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isinya dan bagaimanapun bentuknya atau dengan kata lain semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Definisi Jual Beli.

Menurut ketentuan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jika sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian jual beli itu atau mengikatlah perjanjian jual beli tersebut. Kesepakatan yang terjadi harus dari kedua belah pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli.

Dari beberapa pemaparan diatas, lalau bagaimana “perjanjian jual beli melalui media toko online”
Perjanian Jual Beli Melalui Media/Toko Online, bisa kita lihat dari persfektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pada transaksi jual beli secara elektronik, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU ITE disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainya.

Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistrem elektronik, maka para pihak menytepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi. Kecuali ditentukan lain oleh para piha, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik.

Berangkat dari pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa suatu perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang.

Dasar Hukum:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
Referensi
1. pasal 1313 KUHPerdata;
2. Pasal 1320 KUH Perdata;
3. pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; (VB-BS).

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *