JAKARTA, (variabanten.com)-Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kapolri menjadi perhatian publik, terlebih berlangsung di tengah sorotan terhadap polemik dugaan penyadapan yang belakangan mencuat.
Pertemuan tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi, menjaga soliditas institusi, serta membangun masukan strategis bagi pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa, khususnya di bidang keamanan dan penegakan hukum.
Menanggapi hal itu, Managing Partner Basuki Law Firm, Basuki.,SH.,MM.,MH mendorong agar pertemuan para mantan Kapolri dengan Presiden tidak hanya dimaknai sebagai ajang silaturahmi dan konsolidasi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen terhadap transparansi, integritas, dan supremasi hukum.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan sepuluh mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11).
Adapun Para mantan Kapolri yang hadir terdiri dari Roesmanhadi, Roesdihardjo, Surojo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, serta Badrodin Haiti. Mantan Kapolri Tito Karnavian yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri RI juga terlihat hadir di Hambalang.
Menurut Basuki, polemik dugaan penyadapan merupakan persoalan serius yang harus mendapatkan perhatian secara proporsional. Terlebih, apabila menyangkut dugaan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan keamanan negara dan lembaga kepresidenan.
Basuki berharap pertemuan Presiden Prabowo dengan para mantan Kapolri dapat memberikan kontribusi positif bagi penguatan institusi Polri, sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan hukum secara bermartabat.
VB-Fais.
