Bukan Sekadar Siapa yang Bersalah, tetapi Siapa yang Dihukum: Membaca Pemidanaan Individual dalam KUHP Nasional Oleh: Made Satria Swantara Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang

TANGERANG SELATAN, (variabanten.com)-Selama ini, hukum pidana terbiasa melihat seseorang melalui perbuatan yang dilakukannya. Apa tindak pidananya, bagaimana cara melakukannya, apa akibatnya, dan berapa ancaman pidananya. Semua itu penting. Namun, setelah KUHP Nasional berlaku pada 2 Januari 2026, ada satu pertanyaan yang semakin sulit diabaikan: siapa sebenarnya orang yang melakukan perbuatan tersebut? Pertanyaan ini bukan untuk mencari pembenaran atas tindak pidana. Kondisi sosial seseorang juga tidak serta-merta menghapus kesalahannya. Persoalannya adalah, jika tujuan pemidanaan bukan sekadar pembalasan, maka negara perlu memahami siapa yang dihukum, mengapa perbuatan itu terjadi, serta apakah pidana yang dijatuhkan benar-benar merupakan respons yang tepat.

Arah perubahan tersebut terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 51 menempatkan pemidanaan tidak hanya sebagai sarana pembalasan, tetapi juga untuk mencegah tindak pidana, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan rasa aman dan damai. Pasal 52 bahkan menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Perubahan paling menarik terdapat pada Pasal 54. Dalam menentukan pemidanaan, hakim wajib mempertimbangkan antara lain bentuk kesalahan, motif dan tujuan, sikap setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial dan ekonomi, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, keadaan korban, pemaafan, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan rumusan tersebut, KUHP Nasional secara sadar mendorong individualisasi pemidanaan. Pidana tidak semestinya ditentukan hanya dengan melihat jenis tindak pidananya, tetapi juga dengan memahami manusia yang melakukan tindak pidana tersebut. Di sinilah persoalan yang lebih besar muncul: bagaimana hakim dapat mengenal kondisi sosial seseorang secara utuh? Berkas perkara tentu memuat fakta-fakta hukum yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana. Namun, kehidupan seseorang tidak selalu hadir secara lengkap dalam dakwaan, keterangan saksi, atau alat bukti. Riwayat keluarga, kondisi ekonomi, pendidikan, pekerjaan, lingkungan sosial, pengalaman hidup, sikap setelah melakukan tindak pidana, hingga kemungkinan untuk kembali menjalani kehidupan secara baik membutuhkan proses penggalian yang berbeda.

Ketika KUHP Nasional meminta hakim melihat manusia di balik perkara, sistem peradilan pidana membutuhkan jembatan untuk menghadirkan realitas sosial tersebut. Di sinilah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) menjadi penting. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menempatkan Pemasyarakatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu. Dalam kerangka tersebut, Litmas bukan sekadar dokumen administratif. Litmas merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penyelesaian perkara oleh aparat penegak hukum, termasuk hakim.

Posisi PK menjadi penting karena PK bukan hakim yang menjatuhkan pidana, bukan jaksa yang menentukan tuntutan, dan bukan penasihat hukum yang membela terdakwa. Peran PK adalah menghadirkan informasi sosial yang mungkin tidak terlihat dalam proses pembuktian biasa. Melalui Litmas, PK dapat menggali kondisi keluarga, sosial dan ekonomi, riwayat hidup, latar belakang tindak pidana, sikap setelah melakukan perbuatan, kondisi korban, dukungan keluarga, hingga prospek reintegrasi. Informasi tersebut kemudian dapat memberikan konteks yang lebih utuh bagi proses peradilan. Karena itu, Litmas seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan “apa kondisi sosial pelaku?”, tetapi bergerak menjadi “apa makna kondisi tersebut terhadap pemidanaan?” Kondisi ekonomi, misalnya, tidak cukup hanya dicatat. Riwayat hidup juga tidak cukup sekadar dirangkum. Keduanya perlu dianalisis dan dikaitkan dengan tindak pidana, risiko pengulangan, kebutuhan pembimbingan, dukungan lingkungan, serta kemungkinan reintegrasi sosial.

Kebutuhan tersebut semakin terlihat dalam perkembangan hukum pada 2026. Pada April 2026, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Pemerintah secara khusus menjelaskan pentingnya peran PK dalam kerangka KUHAP baru. Pemerintah menyampaikan bahwa Litmas dapat menjadi basis asesmen objektif dalam proses peradilan dengan memuat informasi mengenai pelaku, korban, keluarga, lingkungan sosial, tingkat risiko, dan prospek reintegrasi. Beberapa bulan kemudian, pada Juli 2026, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan juga membahas optimalisasi pemanfaatan Litmas dalam sistem peradilan pidana. Litmas ditempatkan sebagai instrumen asesmen sosial untuk mendukung keadilan restoratif. Bahkan muncul gagasan “Litmas Saintifik”, dengan penggunaan instrumen yang lebih objektif, terukur, dan terintegrasi.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap informasi sosial mengenai pelaku bukan lagi sekadar kebutuhan administratif Pemasyarakatan. Informasi tersebut semakin relevan bagi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Logikanya sederhana: semakin individual pemidanaan yang dikehendaki KUHP Nasional, semakin penting pula informasi individual mengenai orang yang akan dijatuhi pidana.

Arah ini juga diperkuat dengan hadirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim. PERMA tersebut menempatkan antara lain prinsip keadilan, kemanusiaan, kemanfaatan, proporsionalitas, pidana sebagai upaya terakhir, dan individualisasi pidana sebagai bagian penting dalam penerapan pemaafan hakim. Praktiknya pun mulai terlihat. Pengadilan Negeri Balige pada 2026 menjatuhkan putusan pemaafan hakim dengan mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa, perdamaian dan pemaafan korban, penyesalan, kondisi keluarga, riwayat belum pernah dihukum, serta prospek terdakwa untuk kembali menjalani kehidupan dengan baik di luar penjara. Hal ini menunjukkan bahwa respons hukum semakin tidak dapat dilepaskan dari konteks kehidupan orang yang diadili. Pertanyaannya bukan hanya “pasal apa yang dilanggar?”, tetapi juga “respons apa yang paling tepat terhadap orang dan keadaan dalam perkara tersebut?”

Namun, perubahan paradigma hukum tidak otomatis mengubah praktik. Ada risiko KUHP Nasional sudah berbicara tentang individualisasi pidana, sementara informasi yang digunakan untuk melakukan individualisasi masih terbatas. Jika Litmas hanya menjadi kewajiban administratif, maka semangat Pasal 54 akan kehilangan sebagian maknanya. Karena itu, tantangan PK ke depan bukan sekadar menghasilkan lebih banyak Litmas, tetapi menghasilkan Litmas yang lebih bermakna bagi pemidanaan. Litmas harus mampu membedakan fakta sosial, analisis, dan rekomendasi. Informasi yang disajikan harus objektif, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Memperkuat Litmas juga bukan berarti memperluas kewenangan PK untuk menentukan pidana. PK tidak menentukan bersalah atau tidaknya seseorang dan tidak mengambil alih kewenangan hakim. Justru, penguatan Litmas diperlukan agar hakim memiliki informasi yang lebih lengkap sebelum menggunakan kewenangannya. Pada titik inilah Litmas dapat menjadi jembatan antara fakta hukum dan realitas kehidupan manusia. Pengadilan melihat perbuatan berdasarkan hukum dan alat bukti. PK menghadirkan konteks sosial yang membantu menjelaskan manusia di balik perbuatan tersebut. Keduanya tidak perlu saling mengambil alih, tetapi saling melengkapi.

Pada akhirnya, pemidanaan yang individual membutuhkan pengetahuan yang individual pula. Hakim tidak mungkin mengenal seluruh kehidupan seseorang hanya dari ruang sidang. Karena itu, sistem peradilan membutuhkan mekanisme yang dapat menghadirkan realitas sosial tersebut secara objektif. Jika KUHP Nasional telah meminta hakim mempertimbangkan riwayat hidup dan keadaan sosial pelaku, maka Litmas pada dasarnya adalah salah satu cara sistem peradilan pidana untuk mengenal manusia yang sedang diadili.

Sebab hakim memang menghukum perbuatan. Tetapi keadilan tidak hanya membutuhkan pengetahuan tentang apa yang dilakukan seseorang. Keadilan juga membutuhkan pemahaman tentang siapa orang yang melakukannya. Dan sebelum negara menentukan bagaimana seseorang harus dihukum, mungkin ada satu hal yang harus dipastikan terlebih dahulu: negara benar-benar telah mengenal manusia yang sedang dihadapinya.

SUMBER:
Regulasi:
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim.

Artikel/ Berita Daring:
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). Pemerintah: KUHAP Baru Perkuat Urgensi Peran Pembimbing Kemasyarakatan. Diakses 6 Oktober 2026. https://www.mkri.id/berita/pemerintah%3A-kuhap-baru-perkuat-urgensi-peran-pembimbing-kemasyarakatan-24866
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. (2026). Kemenko Kumham Imipas Sinkronkan Penguatan Litmas untuk Dukung Keadilan Restoratif. Diakses 6 Oktober 2026. https://kumham-imipas.go.id/ruang-berita/berita-list/kemenko-kumham-imipas-sinkronkan-penguatan-litmas-untuk-dukung-keadilan-restoratif
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). Pengadilan Negeri Balige Jatuhkan Rechterlijk Pardon. MARINews. Diakses 6 Oktober 2026. https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/pengadilan-negeri-balige-jatuhkan-rechterlijk-pardon-0Vg

VB- Putra Trisna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *