
TANGERANG SELATAN, (variabanten.com)
A. PENDAHULUAN
Hubungan kerja merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan keberlangsungan kegiatan usaha. Hubungan kerja pada dasarnya terbentuk melalui adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pekerja berkewajiban melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati, sedangkan pengusaha berkewajiban memberikan upah dan memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan perjanjian kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, hubungan kerja tidak hanya merupakan hubungan ekonomi, tetapi juga merupakan hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.
Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian kerja merupakan salah satu bentuk perjanjian yang melahirkan suatu perikatan antara pekerja dan pengusaha. Prinsip bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan konsekuensi bahwa setiap pihak yang telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian wajib melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik. Asas pacta sunt servanda dan asas itikad baik menjadi dasar penting dalam menjaga kepastian dan keseimbangan hubungan kontraktual antara pekerja dan pengusaha.
Namun demikian, hubungan kerja memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari hubungan perdata pada umumnya. Dalam hubungan kerja terdapat ketidakseimbangan posisi antara pekerja dan pengusaha, terutama dari aspek ekonomi dan kedudukan dalam menentukan kebijakan perusahaan. Pengusaha pada umumnya memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menentukan kebijakan operasional, sedangkan pekerja memiliki ketergantungan terhadap pekerjaan sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi tersebut menyebabkan hukum ketenagakerjaan tidak hanya berfungsi mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha, tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada pekerja sebagai pihak yang secara relatif memiliki posisi lebih lemah.
Salah satu persoalan yang sering menimbulkan perselisihan dalam hubungan industrial adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PHK mempunyai dampak yang sangat besar bagi pekerja karena berakhirnya hubungan kerja berarti hilangnya sumber penghasilan dan kepastian pekerjaan. Oleh karena itu, PHK tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kebijakan internal perusahaan, tetapi merupakan tindakan hukum yang menimbulkan akibat terhadap hak dan kewajiban pekerja maupun pengusaha.
B. ISU HUKUM
1 Apakah pelaksanaan PHK secara sepihak telah memenuhi prinsip kepastian hukum dan prosedur yang ditentukan dalam hukum ketenagakerjaan?
2. Bagaimana kedudukan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha dalam kaitannya dengan PHK sepihak?
3. Apa saja hak pekerja yang timbul akibat PHK karena alasan efisiensi?
C. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional dalam memberikan perlindungan terhadap hak pekerja.
2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
KUHPerdata digunakan sebagai dasar dalam melihat hubungan antara pekerja dan pengusaha dari perspektif hukum perjanjian.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
merupakan salah satu dasar utama dalam pengaturan hubungan kerja dan perlindungan pekerja di Indonesia.
Meskipun telah mengalami perubahan melalui peraturan perundang-undangan berikutnya, UU Ketenagakerjaan tetap menjadi bagian penting dalam memahami sistem hukum ketenagakerjaan nasional.
Undang-undang ini mengatur antara lain mengenai:
a. hubungan kerja.
b. perjanjian kerja;
c. hak dan kewajiban pekerja.
d. hak dan kewajiban pengusaha;
e. pengupahan;
f. perlindungan tenaga kerja; dan
g. pemutusan hubungan kerja.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
merupakan dasar hukum penting dalam rezim ketenagakerjaan saat ini karena menetapkan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang dan melakukan perubahan terhadap sejumlah ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan.
Dalam kaitannya dengan PHK, undang-undang ini menjadi salah satu dasar dalam menentukan:
a alasan PHK;
b. mekanisme PHK;
c. hak pekerja akibat PHK; dan
d. kewajiban pengusaha ketika melakukan PHK.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menjadi dasar hukum apabila PHK menimbulkan perselisihan antara pekerja dan pengusaha.
Undang-undang ini mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, antara lain melalui:
a. perundingan bipartite.
b. Mediasi.
c. Konsiliasi.
d. Arbitrase.dalam perkara tertentu; dan
e. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
D. ANALISIS HUKUM
1. Kedudukan Hukum Hubungan Kerja antara Pekerja dan Pengusaha
Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang lahir karena adanya perjanjian kerja. Dalam hubungan tersebut terdapat unsur pekerjaan, perintah, dan upah yang menjadi karakteristik utama hubungan kerja. Dengan adanya perjanjian kerja, masing-masing pihak memperoleh hak sekaligus dibebani kewajiban yang harus dilaksanakan. Dari perspektif hukum perdata, perjanjian kerja merupakan suatu perikatan yang menimbulkan hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha. Pasal 1313 KUHPerdata memberikan pengertian mengenai perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya, Pasal 1320 KUHPerdata menentukan syarat sahnya perjanjian yang meliputi kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.
Apabila perjanjian kerja telah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. Hal ini sejalan dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang pada prinsipnya menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam konteks hubungan kerja, asas tersebut mengandung konsekuensi bahwa pengusaha tidak dapat mengabaikan hak pekerja yang telah diperjanjikan. Demikian pula pekerja wajib melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerja.
2. PHK sebagai Perbuatan Hukum yang Menimbulkan Akibat bagi Pekerja
Pemutusan Hubungan Kerja merupakan tindakan hukum yang mengakibatkan berakhirnya hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha. Akibat PHK tidak hanya berkaitan dengan hilangnya status pekerjaan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi dan sosial pekerja. Pekerja yang kehilangan pekerjaan pada umumnya juga kehilangan sumber penghasilan utama. Oleh karena itu, PHK mempunyai konsekuensi yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar berakhirnya suatu hubungan kontraktual.
Dalam perspektif hukum, PHK tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Pengusaha memang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur kegiatan usaha, tetapi kewenangan tersebut harus dilaksanakan dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Dengan demikian, kewenangan perusahaan melakukan PHK bukan merupakan kewenangan absolut. Perusahaan harus mempunyai alasan yang dapat dibenarkan secara hukum dan harus mengikuti prosedur yang ditentukan.
3. Analisis terhadap Alasan Efisiensi sebagai Dasar PHK
Salah satu alasan yang dapat digunakan perusahaan dalam melakukan PHK adalah efisiensi. Efisiensi pada dasarnya merupakan tindakan perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar kegiatan usaha tetap dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Dalam kondisi tertentu, perusahaan dapat menghadapi berbagai persoalan seperti:
a. penurunan pendapatan.
b. meningkatnya biaya produksi.
c. menurunnya permintaan pasar.
d. perubahan teknologi.
e. kondisi ekonomi nasional maupun global.
f. restrukturisasi Perusahaan.
g. kebutuhan mengurangi beban operasional.
4. PHK dan Prinsip Perlindungan Hukum terhadap Pekerja
Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan salah satu tujuan utama hukum ketenagakerjaan.Perlindungan tersebut diperlukan karena pekerja secara umum berada dalam posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan pengusaha.Dalam konteks PHK, perlindungan hukum tidak berarti melarang perusahaan melakukan PHK dalam keadaan apa pun.
Perlindungan hukum berarti memastikan bahwa PHK dilakukan berdasarkan alasan yang sah, prosedur yang benar, dan dengan tetap memenuhi hak pekerja.Dengan demikian, perlindungan pekerja harus ditempatkan dalam keseimbangan dengan kepentingan perusahaan.Pendekatan tersebut penting agar hukum tidak hanya memberikan kepastian bagi pengusaha, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi pekerja.
5. Perlindungan Hak Pekerja akibat PHK
Pekerja yang mengalami PHK mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hak akibat PHK pada prinsipnya dapat meliputi:
a. uang pesangon.
b. uang penghargaan masa kerja.
c. uang penggantian ha.
d. hak lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau perjanjian yang berlaku.
Besaran hak tersebut tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh pengusaha.
Perhitungan harus memperhatikan berbagai faktor, antara lain masa kerja, upah, alasan PHK, dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, apabila perusahaan memberikan sejumlah uang kepada pekerja tanpa memberikan rincian dasar perhitungannya, pekerja berhak meminta penjelasan.Dalam konteks perlindungan hukum, pemberian hak setelah PHK merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang kehilangan pekerjaannya.
E. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian, dasar hukum, serta analisis terhadap permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dengan alasan efisiensi perusahaan ditinjau dari prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak pekerja dalam perspektif hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
Pertama, hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian kerja. Oleh karena itu, hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak. Dalam perspektif hukum perdata, prinsip pacta sunt servanda dan itikad baik sebagaimana terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata mengharuskan para pihak melaksanakan perjanjian secara bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kedudukannya. Meskipun demikian, hubungan kerja mempunyai karakteristik khusus sehingga pelaksanaannya juga wajib tunduk pada ketentuan hukum ketenagakerjaan sebagai aturan yang bersifat khusus.
Kedua, perusahaan pada prinsipnya memiliki kewenangan untuk melakukan efisiensi sebagai bagian dari upaya mempertahankan keberlangsungan kegiatan usaha. Namun, alasan efisiensi tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk melakukan PHK secara sepihak. Efisiensi harus mempunyai alasan yang objektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengusaha tidak dapat menggunakan alasan efisiensi semata-mata sebagai dasar untuk menghindari kewajiban terhadap pekerja.
Ketiga, dari perspektif hukum perdata, PHK harus dilihat dalam konteks hubungan kontraktual antara pekerja dan pengusaha. Perjanjian kerja yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. Akan tetapi, pengakhiran hubungan kerja tetap harus tunduk pada ketentuan khusus dalam hukum ketenagakerjaan. Dengan demikian, KUHPerdata memberikan landasan mengenai prinsip perjanjian, sedangkan hukum ketenagakerjaan memberikan pengaturan khusus mengenai PHK dan perlindungan pekerja.
Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa PHK secara sepihak dengan alasan efisiensi tidak dapat dibenarkan hanya berdasarkan kehendak atau keputusan sepihak perusahaan. Keabsahan PHK harus dinilai berdasarkan alasan yang objektif, prosedur yang ditempuh, pemenuhan hak pekerja, serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan.
Pada akhirnya, hukum harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan keberlangsungan usaha dan perlindungan hak pekerja.
Efisiensi perusahaan merupakan kepentingan yang sah dalam menjalankan kegiatan usaha, tetapi pelaksanaannya harus tetap berada dalam koridor hukum, menjunjung tinggi kepastian hukum dan keadilan, serta dilakukan dengan itikad baik. Dengan penerapan prinsip tersebut, PHK tidak menjadi instrumen yang merugikan pekerja secara sewenang-wenang, melainkan menjadi bagian dari mekanisme hubungan industrial yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan berkeadilan.
VB-Putra Trisna






