
JAKARTA, (variabanten.com) — Bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka terus menjadi perbincangan publik jelang agenda pengisian kekosongan jabatan RI-2. Pakar hukum dari Universitas Jayabaya, Assoc. Prof. Dr. Kristiawanto, S.H.I., M.H., menilai bahwa ke depan Presiden Prabowo Subianto memerlukan sosok pendamping yang memiliki kapasitas serta kompetensi kuat di bidang hukum dan politik. Dalam konteks tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, dinilai memiliki kualifikasi yang relevan.
Menurut pandangan Dr. Kristiawanto serta sejumlah elemen akademisi dan jaringan aktivis yang menyuarakan dukungan, terdapat sejumlah kualifikasi utama yang menonjol dari sosok Prof. Dasco, mulai dari kepakarannya di bidang ilmu hukum, pengalaman politik, hingga rekam jejaknya sebagai alumni aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Dr. Kristiawanto menjelaskan bahwa tantangan pemerintahan ke depan menuntut adanya wakil presiden yang mempunyai kualifikasi pemahaman hukum secara mendalam untuk memoerbaiki tatanan hukum sebagai wujud mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, sekaligus mampu menjaga stabilitas dukungan politik di legislatif. Ia menilai perpaduan antara penguasaan ilmu hukum dan pengalaman politik di parlemen menjadi nilai tambah bagi Prof. Dasco.
“Ke depan, Presiden Prabowo membutuhkan wakil presiden yang berkompeten di bidang hukum. Saya melihat kapasitas Prof. Sufmi Dasco Ahmad di bidang hukum dan politik sangat mumpuni dan relevan, terutama dalam merajut serta merangkul partai-partai politik untuk mendukung pemerintahan yang solid melalui parlemen,” ujar Dr. Kristiawanto dalam keterangannya.
Sebagai Guru Besar Ilmu Hukum serta Rektor di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia sekaligus pimpinan DPR yang membidangi politik dan keamanan, Prof. Dasco dinilai oleh sejumlah kalangan akademik memiliki pemahaman mendalam mengenai ketatanegaraan, konstitusi, serta sinkronisasi regulasi politik hukum nasional dan diharapkan mempunyai keberpihakan terhadap dunaia pendidika kedepan, tutur Dr. Kristiawanto.
Selain kompetensi di bidang legislasi, Dr. Kristiawanto juga menyoroti faktor kesiapan personal dan rekam jejak serta jam terbang Prof. Dasco sebagai pejabat publik. Menurutnya, perjalanan karier politik dan akademik Prof. Dasco telah mendapatkan balidasi serta verifikasi publik.
“Dari segi usia, pengalaman panjang, serta kematangan berpolitik, sosok Prof. Dasco sudah tidak diragukan lagi. Begitu pula dengan rekam jejak pendidikannya, keaslian ijazah dan gelar akademiknya sudah teruji serta terverifikasi secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga meminimalkan potensi polemik administratif di kemudian hari,” jelas Dr. Kristiawanto.
Sementara itu, jejaring alumni dan organisasi kemahasiswaan turut menyoroti latar belakang Prof. Dasco sebagai aktivis mahasiswa yang pernah ditempa di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Menurut perwakilan elemen aktivis yang menyatakan dukungannya, pengalaman berorganisasi sejak masa mahasiswa membentuk karakter kepemimpinan yang adaptif serta kepekaan terhadap dinamika sosial di masyarakat. Pengalaman tersebut dinilai memperkaya kemampuan Prof. Dasco dalam membangun komunikasi lintas fraksi maupun menjembatani dialog antara eksekutif, legislatif, dan elemen masyarakat sipil.
Di tengah menguatnya dorongan politik terhadap dirinya, realitas di parlemen menunjukkan bahwa Prof. Sufmi Dasco Ahmad saat ini tengah berkonsentrasi serta menunjukkan komitmennya menuntaskan agenda legislasi strategis di DPR RI, khususnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Dr. Kristiawanto turut menyoroti konsistensi kerja legislasi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab institusional DPR terhadap komitmen yang telah disampaikan kepada publik.
“Namun di tengah wacana yang berkembang, kita juga melihat realitas bahwa Prof. Dasco saat ini sudah menunjukkan penuh komitmen mengawal pengesahan RUU Perampasan Aset, sebagai bentuk komitmen menepati janji parlemen pada 27 Agustus 2026 lalu agar regulasi tersebut tuntas disahkan pada 15 Desember 2026 mendatang,” tambah Dr. Kristiawanto.
Di sisi lain, sejumlah pengamat politik juga mengingatkan bahwa penentuan wakil presiden pengganti tidak hanya mempertimbangkan kapasitas personal kandidat, melainkan juga bergantung pada kesepakatan partai-partai koalisi pendukung pemerintah serta perhitungan stabilitas politik nasional ke depan.
Terkait wacana pencalonan dirinya, Prof. Sufmi Dasco Ahmad dalam berbagai kesempatan di Kompleks Parlemen memilih bersikap normatif. Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai pengusulan nama calon wakil presiden sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan mekanisme konstitusi yang berlaku. “Sebagai akademisi Dr. Kristiawanto mengapresiasi sikap kenegarawanan tersebut dan mendukung penuh Prof. Sufmi Dasco Ahmad di calonkan sebagai wakil Presiden” pungkasnya.
Sesuai ketentuan perundang-undangan dan agenda yang disiapkan parlemen, proses pemilihan wakil presiden pengganti dijadwalkan berlangsung melalui mekanisme sidang paripurna MPR/DPR pada awal Desember 2026 mendatang.
VB-Putra Trisna.






