JAKARTA, (variabanten.com)-Pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar menjadi sorotan publik. Anggaran fantastis tersebut dinilai memicu perdebatan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan.
Menanggapi hal itu, Managing Partner Basuki Law Firm, Basuki.,SH.,MM.,MH, meminta para kepala daerah untuk lebih peka dan bijak dalam menentukan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, setiap kebijakan publik harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kondisi riil masyarakat.
“Di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, pejabat publik perlu menunjukkan empati dan sensitivitas terhadap kebutuhan rakyat. Anggaran daerah sebaiknya diprioritaskan untuk program-program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat,” ujar Basuki.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud buka suara soal anggaran Rp 8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas. Dia mengatakan pengadaan dilakukan sesuai aturan serta untuk menjaga marwah Kaltim.
Basuki mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya, demi terciptanya pemerintahan yang berintegritas dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
VB-Fais.
