Tuntut Bupati Lampung Timur Mundur Dari Jabatan

Lampung Timur (variabanten.com). Elemen masyarakat dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Koalisi Lampung Timur Menggugat menilai bahwa ada kejahatan kemanusiaan setelah Pemkab Lamtim me-Non aktifkan 180.124 BPJS Subsidi untuk Warga Tidak Mampu. Kamis 7 Desember 2023

Hal tersebut disampaikan saat mereka menggelar aksi massa menuntut agar Bupati Lampung timur Dawam Rahardjo segera mengaktifkan kembali seluruh BPJS yang non aktif pertanggal 2 Desember 2023 yang lalu.

Bersama elemen lainnya terpanggil untuk menyuarakan 180 ribu lebih masyarakat kurang mampu, yang BPJS nya di non aktifkan oleh Pemerintah Lampung timur / Dinas kesehatan, jelas Husnan Efendi ketua LSM Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara,
lanjut mereka berkomitmen tidak akan tinggal diam dengan ketidak adilan dan kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat.

Aksi demo dari berbagai aliansi LSM Akan terus bergerak hingga 7 hari kedepan menyuarakan tuntutan masyarakat, khususnya masyarakat Lampung timur jika belum ada tindak lanjut dari (APH) aparat penegak hukum yang ada di Lampung Timur ini maka kami dari seluruh aliansi LSM yang ada di Lampung Timur ini tidak akan tinggal diam, Ucap Efendi.

Yang membuat kondisi tidak lebih baik lagi seperti diketahui bersama, kita baru saja melewati Elnino yang berdampak terhadap ekonomi masyarakat, kebutuhan pokok naik, area pertanian mengalami kekeringan, masyarakat benar-benar dalam situasi yang susah, Badai belum berlalu tetapi kembali Pemerintah Kabupaten Lampung timur membuat kebijakan yang tidak berpihak sama sekali terhadap masyarakat dengan meNonaktifkan 1680 seribu enam ratus delapan puluh lebih BPJS untuk warga kurang mampu Dimana hati nurani mereka, tegasnya.

KLTM juga menyoroti kinerja 50 anggota DPRD Lamtim yang dinilai lemah dalam fungsi pengawasan.

Tuan-tuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang duduk disana, mana suara mu mana kepedulian mu ini saatnya kalian berbicara, ini saatnya kalian peduli, mana pengawasan kalian yang dibayar oleh rakyat untuk bicara, untuk mengawasi, Apakah karena di iming -imingi dengan 500 juta diakhir masa jabatan lalu tuan tuan tak perduli lagi terhadap nasib ratusan ribu rakyat yang memilih kalian, Coba hadir di panggung terbuka ini jangan sembunyi ketika rakyat menjerit.

Ketua ormas bidik provinsi Lampung angkat bicara, “lanjutkan saudara saudaraku, kita sebagai perwakilan masyarakat yang tergabung di media, LSM, ORMAS, berhak meminta keterbukaan dan keadilan terhadap pemangku kebijakan di daerah, agar masyarakat tidak menjerit,” (VB-Setiawan).

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *