
TANGERANG SELATAN, (variabanten.com)-Perjanjian jual beli sebidang tanah antara pihak penjual dan pihak pembeli yang dilakukan secara di bawah tangan tanpa dibuatnya Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam transaksi tersebut, para pihak telah mencapai kesepakatan mengenai objek tanah dan harga jual beli, serta pembeli telah melakukan pembayaran kepada penjual. Berdasarkan putusan pengadilan nomor 27/Pdt.G/2020/PN.Pnj Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimatan Timur, tentang transaksi jual beli tanah tanpa AJB di hadapan PPAT. Akta PPAT adalah akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai bukti sah telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 mengenai kewajiban pendaftaran tanah untuk kepastian hukum. Pengalihan jual beli tanah adalah proses perpindahan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli melalui transaksi jual beli. Prosesnya meliputi pemeriksaan sertifikat, pembayaran pajak, pembuatan dan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) di hadapan PPAT, serta pendaftaran peralihan hak atau balik nama di Kantor Pertanahan. Persoalannya apakah jual beli tanah tanpa Akta PPAT itu dianggap cacat hukum atau tetap mengikat para pihak yang melakukan transaksi jual beli tanah. Jual beli tanah merupakan salah satu perbuatan hukum. Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengenai tentang definisi perjanjian jual beli tanah serta didukung oleh pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian jual beli. Jual beli dianggap telah terjadi seketika setelah ada kata sepakat antara barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar.
Isu Hukum
Jual beli tanah tanpa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah merupukan problematika yang sangat serius dalam persoalan hukum perdata karena dapat menimbulkan berbagai macam konsekwensi, cacat hukum atau tetap berlaku dan mengikat.
Dasar Hukum
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)
Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
pasal 1320 KUH Perdata
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)
Pasal 19
(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.
Pasal 19 UUPA menempatkan pendaftaran tanah sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum mengenai tanah. Pemerintah diwajibkan menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Pendaftaran tersebut tidak hanya mencatat keberadaan tanah, tetapi juga mencatat hak atas tanah dan peralihannya, serta menghasilkan tanda bukti hak yang mempunyai kekuatan pembuktian. Artinya pasal ini hanya mengatur tentang nilai kepastian hukum terhadap transaksi jual beli, bukan mengatur keabsahan jual beli tanpa AJB dari PPAT.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Pasal 1457
“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”
Inti dari jual beli adalah adanya objek yang diperjualbelikan dan harga yang disepakati, yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli. Badan Pembinaan Hukum Nasional juga menjelaskan bahwa Pasal 1457 menimbulkan kewajiban bagi penjual untuk menyerahkan barang dan bagi pembeli untuk membayar harga. Apabila penjual dan pembeli telah sepakat mengenai tanah sebagai objek jual beli dan harga tanah, maka secara hukum perdata telah terdapat dasar hubungan jual beli. Hal ini diperkuat oleh Pasal 1458 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa jual beli dianggap terjadi setelah para pihak mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1320
“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.”
Kesepakatan para pihak (sepakat)
Para pihak harus benar-benar menyetujui perjanjian secara bebas, tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Dalam jual beli tanah, penjual dan pembeli harus sepakat mengenai tanah yang menjadi objek jual beli serta harga yang disepakati.
Kecakapan para pihak
Para pihak yang membuat perjanjian harus mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Artinya, pihak yang melakukan jual beli harus memenuhi ketentuan hukum mengenai kecakapan bertindak.
Suatu hal tertentu
Perjanjian harus mempunyai objek yang jelas atau setidaknya dapat ditentukan. Dalam jual beli tanah, objek tersebut harus dapat diidentifikasi, misalnya berdasarkan letak, luas, batas-batas, dan data hak atas tanah.
Sebab yang halal
Tujuan atau causa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Jual beli tanah tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang dilarang oleh hukum.
Pasal 1320 KUH Perdata menjadi dasar untuk menilai keabsahan suatu perjanjian jual beli berdasarkan terpenuhinya empat syarat, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam jual beli tanah yang dilakukan tanpa Akta PPAT, pemenuhan syarat-syarat tersebut dapat menunjukkan adanya hubungan perjanjian antara para pihak. Namun, keabsahan perjanjian tersebut perlu dibedakan dengan persyaratan formal mengenai peralihan dan pendaftaran hak atas tanah yang diatur dalam hukum pertanahan.
Kesimpulan
Berdasarkan Pasal 19 UUPA, Pasal 1457 dan Pasal 1320 KUH Perdata, jual beli tanah tanpa Akta PPAT tidak serta-merta dapat dinyatakan batal atau tidak mengikat para pihak. Sepanjang terdapat kesepakatan, para pihak cakap, objek dan harga jelas, serta sebabnya halal, hubungan perjanjian jual beli tetap dapat mempunyai kekuatan mengikat secara perdata. Namun, tanpa Akta PPAT, peralihan dan pendaftaran hak atas tanah belum memenuhi persyaratan formal pertanahan, sehingga menimbulkan persoalan dalam memperoleh kepastian dan pembuktian hak. Dengan demikian, ketiadaan Akta PPAT lebih tepat dipahami sebagai persoalan formal dalam peralihan dan pendaftaran hak atas tanah, bukan semata-mata sebagai alasan otomatis batalnya perjanjian antara penjual dan pembeli.
VB-Putra Trisna.






